JAKARTA, GLOBALPLANET - Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (DPP APKASINDO) berkesempatan menyampaikan aspirasi petani sawit se-Indonesia kepada Muhammad Lutfi, Menteri Perdagangan RI. Dr. Gulat ME Manurung, MP.,C.IMA, Ketua Umum DPP APKASINDO, meminta langkah cepat untuk menormalkan kembali harga TBS (Tandan Buah Segar) sawit petani.
Rapat dihadiri oleh semua stakeholder sawit, GAPKI, APKASINDO, Asosiasi Industri Hilir, Samade, dan Kementan yang langsung dipimpin oleh Menteri Perdagangan. Senin (31/1/2022) adalah titik kritis harga TBS Petani, karena diadakan rapat penetapan harga TBS di seluruh provinsi penghasil sawit.
“Pokoknya, kami (petani sawit) meminta Bapak Menteri dengan segala kekuatannya (regulasi) agar harga TBS petani kembali normal. Ibaratnya, Bapak yang memulai dan harus Bapak yang mengakhiri. Keputusan membuat normal harga ini ada di tangan Kementerian Perdagangan,” tegas Gulat dalam Rapat Terbatas Koordinasi Minyak Goreng secara virtual pada Minggu malam (30/1/2022).
Semenjak harga turun dari Jumat kemarin atau 3 hari lalu, dalam hitungan Gulat, petani sawit dari Sabang sampai Merauke diperkirakan tekor Rp 748 miliar dengan asumsi penurunan harga Rp 800-Rp 1000/kg.
Dalam pertemuan tersebut, APKASINDO meminta Kemendag agar mengawasi tender CPO di KPBN Inacom. Agar perusahaan sawit peserta tender tidak semaunya mengajukan harga dengan patokan Domestik Price Obligation (DPO). Gulat mengatakan harga KPBN (Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara) Inacom menjadi salah referensi dalam penetapan harga TBS se-Indonesia di tiap provinsi.
“Semua harus berkiblat kepada hasil tender KPBN. Jika ada yang nakal, Pak Menteri tidak perlu berpikir dua kali untuk mencabut izin PKS (Pabrik Sawit)- nya karena sudah melanggar Permentan 01 2018 dan Pergub Tata Niaga TBS di tiap provinsi sawit,” urai doktor lulusan Universitas Riau ini.
Menurutnya, Indonesia membutuhkan devisa dari sawit. Jadi, semua harus diselamatkan, selamatkan petani sawit dan selamatkan juga eksportir.
