JAKARTA, GLOBALPLANET - Ketua Umum APKASINDO, Dr. Gulat ME Manurung, C.APO.,C.IMA memimpin langsung berjalannya rapat koordinasi nasional terbatas secara daring, mengenai langkah konkret petani sawit indonesia, Jumat (13/5/2022).
Dalam rapat tersebut, Gulat menjelaskan hasil pertemuan dengan Ketua Dewan Pembina DPP APKASINDO (11/5), Dr. Moeldoko di kediamannya. Hasil pertemuan membahas kondisi terkini petani sawit dari Aceh sampai ke Papua di mana Pabrik Kelapa Sawit (PKS) dalam 5 hari terakhir sudah mulai menolak TBS petani.
Dari 1.118 pabrik kelapa sawit di Indonesia sekitar 25% sudah membatasi buah sawit petani. Sementara itu, harga TBS petani sudah anjlok 40%-70% secara merata sejak 21 hari terakhir. Selain itu disampaikan juga tentang Permentan 01 tahun 2018 yang sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini petani sawit. Dimana 93% Petani sawit, didominasi oleh petani sawit swadaya yang melakukan usaha tani secara mandiri (tidak bermitra).
Namun, permentan tersebut hanya fokus mengatur petani bermitra (hanya 7%). Kami juga saat pertemuan tersebut memberikan usulan kepada Ketua Dewan Pembina untuk disampaikan ke Pemerintah, tentang solusi percepatan distribusi minyak goreng sawit curah (subsidi) kepelosok tanah air, karena memang APKASINDO itu hadir di 146 Kabupaten Kota se Indonesia dari 22 Provinsi.
“Pak Moeldoko sebagai Ketua Dewan Pembina turut prihatin dengan keadaan petani sawit dan Beliau memberikan salam, tetap semangat dan tetap solid di 146 Kabupaten Kota DPD APKASINDO dari 22 DPW Provinsi. Beliau juga menyampaikan supaya Ketua-Ketua APKASINDO tetap berkoordinasi ke Dewan Pembina serta Dewan Pakar di level DPD dan DPW daerah masing-masing, sehingga langkah kebijakan APKASINDO di daerah tetap sinergis dengan DPP untuk kepentingan nasional. Beliau juga berjanji segera menyampaikan poin-poin usulan DPP APKASINDO ke Presiden dalam waktu dekat” terang Gulat secara daring.
Dalam ratas yang hanya dihadiri oleh Ketua-Ketua APKASINDO dari Aceh sampai Papua tersebut Gulat juga menegaskan bahwa Petani sawit harus bersatu dan kompak, ini masalah ekonomi rumah tangga petani sawit, tidak ada politik atau kepentingan lainnya kecuali hanya satu “selamatkan rumah tangga Petani Sawit Indonesia”.
Pada kondisi keprihatinan ini, semua sangat dirugikan, terkhusus petani sawit yang menggantungkan hidupnya ke hasil panen harian sawit “jadi kita berpacu dengan waktu”.
Asumsi bahwa CPO hasil pembelian dari TBS Petani dengan harga murah, akan langsung dijual mahal jika kran eksport dibuka. Tampaknya ini hanya impian belaka bagi pemilik pabrik sawit dan dan eksportir CPO serta turunanya. Memang benar semula asumsi seperti itu diperkirakan akan terjadi, namun karena pasar CPO dan Produk turunannya pada 10 hari terakhir sudah berangsur dikuasain oleh “runner up” Malaysia, jadi pupuslah harapan tersebut, seperti itulah pasar (suply and demand) dan kepastian adalah kata kuncinya.
“Untuk itu pemilik pabrik sawit dihimbau melepas “timbunan CPO” dan refineri segera untuk ekspor produk turunan CPO (yang tidak dilarang tentunya) supaya CPO berangsur normal. Jika korporasi PKS dan refinery tetap bertahan “menahan”, ujung-ujungnya kerugian tersebut akan kembali dipikul oleh Petani (hulu) dan korporasi berikutnya, sebagaimana yang terjadi saat ini,” kata Gulat.
Dalam ratas yang berlangsung selama 2 jam tersebut ini sangat terasa animo peserta rapat untuk secepatnya mengadakan gerakan langsung dalam bentuk unjuk keprihatinan ke Istana, untuk memastikan bahwa suara petani sawit didengarkan Presiden Jokowi”.
Setelah mendengar perwakilan Ketua-Ketua DPD dan DPW dari Aceh sampai Papua, tentang keluhan petani sawit di 22 Provinsi dan 146 Kab kota APKASINDO, Gulat menyimpulkan bahwa situasi ini sangat rawan dan harus disampaikan langsung ke Presiden Jokowi.
“Saya menghormati keinginan Ketua-Ketua APKASINDO untuk melakukan aksi dan sepakat namanya dalam bentuk ”Unjuk Keprihatinan Petani Sawit Indonesia” ke Jakarta dan semua Ketua-Ketua DPW APKASINDO (22 Provinsi) sepakat berpakaian adat budaya masing-masing. Ini juga menggambarkan bahwa “Petani Sawit adalah Bhinneka Tunggal Ika, Pemersatu Bangsa”, ujar Gulat menampung aspirasi peserta rapat.
Dorteus Paiki dari DPW Papua Barat menanyakan tanggalnya, “kita menunggu surat pemberitahuan yang segera diantar ke Mabes Polri (13/5) dan semoga Bapak Kapolri berkenan dengan aksi keprihatinan petani sawit Indonesia ini, sedari berjanji akan tertib dan mengedepankan norma-norma kepatutan, tutur Gulat.
Dalam Rapat terbatas tersebut, juga dihadiri oleh Perwakilan Dewan Pakar DPP APKASINDO, Wayan Supado (Pak Tani). Wayan menyampaikan supaya dalam melakukan “unjuk keprihatinan” supaya disampaikan secara intelektual dengan selalu menghormati negara, simbol negara dan tentunya menjaga nama besar organisasi petani sawit, APKASINDO, sebagai organisasi petani terbesar di dunia.
“Saya berharap rekan-rekan petani sawit harus membuat poin-poin solusi yang disampaikan ke pemerintah ketika aksi keprihatinan nanti,” tutup Pak Tani.
