JAKARTA, GLOBALPLANET - Anggota Komisi IV DPR RI, Andi Akmal Pasluddin menilai selama ini sawit Indonesia diserap oleh pasar ekspor dan biodiesel atau B-30% untuk bahan bakar minyak. Tantangan ke depan, bagaimana Indonesia dapat memperluas pasar ekspor CPO termasuk menghadapi kampanye negatif terhadap minyak sawit serta para pesaing-pesaing dari negara produsen minyak lainnya.
“Bagaimana ke depan dapat menaikkan kandungan CPO pada BBM atau biodiesel menjadi 35% bahkan 40% sehingga ada kepastian penyerapan dari produk TBS bagi petani dan pengusaha sawit Indonesia,” ujar Akmal dikutip dari laman resmi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Sabtu (27/8/2022).
Sebagai anggota Komisi IV DPR RI, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera itu mengharapkan agar semua pihak bersama Pemerintah untuk lebih serius dalam menjaga sawit nasional mengingat kelapa sawit merupakan primadona Indonesia dan penopang ekonomi bangsa.
“Pemerintah harus melindungi semua pihak, tidak hanya petani tetapi juga pelaku industri sehingga dampaknya dapat dirasakan secara bersama-sama oleh seluruh masyarakat Indonesia,” katanya.
Dia juga menekankan pentingnya sosialisasi kelapa sawit untuk terus digencarkan dan massif karena kelapa sawit dan produk turunanya bukan hanya sekadar wacana bagi pelaku usaha dan masyarakat, tetapi dampaknya nyata dan dirasakan oleh semua pihak. Sebab, produk turunan kelapa sawit sangat banyak dan bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
“Sosialisasi kepada masyarakat, kepada pengusaha, kepada asosiasi dan dunia usaha dapat lebih gencar dilakukan sampai terjadi sinerji yang baik sehingga jika ada masalah, dapat dicarikan solusi secara bersama-sama,” Jelas Akmal.
Mantan anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan itu menjelaskan Indonesia merupakan negara penghasil sawit terbesar dunia sejak 2006 dengan luas area saat ini mencapai 16 juta hektare dengan produksi mencapai 44 juta ton bahkan mencapai 48 juta ton.
Pria kelahiran Bone ini menambahkan Potensi kelapa sawit Indonesia masih akan terus bertumbuh dan berkembang melalui dukungan Pemerintah maupun berbagai pihak.
