JAKARTA, GLOBALPLANET - Pengelolaan tata kelola perkebunan kelapa sawit rakyat hingga saat ini dianggap belum sesuai apa yang diharapkan berbagai stakeholder. Kendala implementasi regulasi masih dominan menjadi kendala yang banyak dihadapi para petani kelapa sawit.
Misalnya saja terkait Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), yang mana hingga saat ini masih saja belum mencapai target yang telah ditetapkan. Apalagi kata Ketua Umum Perkumpulan Forum Petani Kelapa Sawit Jaya Indonesia (POPSI), Pahala Sibue, penerapan Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) dan Rencana Aksi Nasional Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAN-KSB) belum tersosialisasi dengan baik hingga ditingkat petani. “Ini menandakan roadmap tatakelola sawit rakyat masih memerlukan waktu yang panjang,” katanya, Kamis (24/11/2022).
Lebih lanjut tutur Pahala, sebab itu saat yang tepat untuk mensosialisasikan seluruh program yang menyangkut petani di Indonesian Palm Oil Smallholders Conferences & Expo 2022 (2nd IPOSC & Expo 2022). Terlebih acara ini bakal diikuti KUD, Koperasi, Poktan maupun petani mandiri/Swadaya, yang merujuk informasi dari panitia yang hadir mencapai 800 an orang. “Ini sudah melampaui target kuota yang ada, petani yang hadir pun dari Aceh hingga Lampung dan ada juga dari Kalimantan,” katanya.
Sebab itu kata Pahala, POPSI membuka kesempatan selebar lebarnya kepada pemerintah untuk mempromosikan dan mensosialisasikan roadmap tatakelola sawit rakyat, yang selama ini belum terbenahi.
POPSI juga akan menilai keseriusan dari pemerintah dalam pembenahan tatakelola sawit rakyat ini, akan tercermin pada delegasi narasumber yang diberikan, apakah orang yang bisa membuat keputusan atau hanya menampung permasalahan yang dihadapi petani selama ini.
Dari sisi lain, Pahala berharap, acara IPOSC bisa menjadi acara pertemuan dan diskusi diantara para petani dari berbagai kultur untuk sharing wawasan dan pengalaman dalam mengelola perkebunan kelapa sawit dan mengelola kelembagaan pekebun.
