PALEMBANG, GLOBALPLANET - Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit (GAPKI) merespons pernyataan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan yang melapor ke Presiden Jokowi jutaan hektare lahan sawit belum bayar pajak. Salah satunya disampaikan GAPKI Sumatera Selatan (Sumsel).
Ketua GAPKI Sumsel Alex Sugiarto meyakini perusahaan anggota GAPKI taat dan sulit untuk menghindari pembayaran pajak. "Karena pengawasan dari Kantor Direktorat Jenderal Pajak sangat ketat," ujarnya, Jumat (12/5/2023).
Selain pengawasan yang ketat, tegas Alex, bukti pembayaran pajak merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan sertifikat Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO).
Sebelumnya, Ketua Umum GAPKI Eddy Martono juga sangat yakin bahwa anggotanya tak ada dalam temuan tersebut. "Kalau perusahaan apalagi anggota GAPKI yang sudah mendapatkan sertifikat ISPO maupun yang sedang proses, rasanya sulit untuk tidak patuh bayar pajak," ujar Eddy dikutup dari CNNIndonesia.
Tidak hanya anggota GAPKI, perusahaan lain menurutnya seharusnya sulit untuk menghindari pajak. Pasalnya, itu menjadi syarat untuk bisa mendapatkan sertifikat dalam industri perkebunan sawit.
Untuk itu, Eddy menilai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan seharusnya bisa menjelaskan dengan rinci data yang ditemukan. Pasalnya, untuk perusahaan besar yang terdaftar di pemerintah sudah pasti taat membayar pajak.
"Justru itu mesti diperjelas siapa yang dimaksud, kalau perusahaan rasanya sangat sulit menghindari pajak dan sangat gampang dicari kalau benar-benar tidak bayar pajak," katanya masih dikutip dari CNNIndonesia.
Diketahui, Luhut sebelumnya melapor ke Presiden Jokowi bahwa pemilik jutaan hektare lahan sawit belum bayar pajak. Kesimpulan itu ia dapat setelah meminta BPKP mengaudit tata kelola industri dan perkebunan kelapa sawit di Indonesia.
"Kelapa sawit itu kan laporannya 14,6 juta hektare. Setelah kami audit, saya minta BPKP audit, karena kita mesti audit dulu supaya kita tahu dari mana mulai kerja. Baru saya tahu hanya 7,3 juta hektare yang bayar pajak," katanya.
