LAHAT, GLOBALPLANET - Menurut salah satu warga Samsul Hilal, larangan beroperasinya OT tersebut berdampak pada pendapatan pekerja di OT. Apabila ada hubungan dengan peredaran narkoba maupun miras, hal itu sudah ada payung hukum sendiri.
"Tolong dikaji kembali, OT sudah ada sejak lama dan sudah jadi mata pencarian sebagian orang disana," ungkapnya.
Sementara menanggapi, Anggota DPRD Dapil II Merapi Area, Widya Ningsih SH MH menyampaikan memang sudah sejak lama dibahas. Bahkan di jaman Bupati Saifudin Aswari sudah ada Perbupnya, akan tetapi tidak diidahkan masyarakat. Menurut Widya, adanya OT juga bertentangan dengan Kota Layak Anak (KLA)
"OT bertentangan dengan kota layak anak, karena tidak akan terealisasi, sedangkan Lahat sedang menuju Kota Layak Anak," ujarnya seraya mencontohkan, adanya OT malam dengan volume suara yang tidak kecil akan berdampak menggangu anak anak untuk belajar.
Ditambahkan Widya, disahkannya Perda Larangan OT beroperasi malam ini juga telah sesuai mekanisme dan melalui proses sesuai prosedurnya. Seperti melakukan Rapat Dengan Pendapat (RPD) dengan semua pihak, mengundang perwakilan Kades, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Dinas dan pihak pihak terkait lainnya.
"Perda ini sekaligus untuk mewujudkan Kota Layak Anak. Tolong kepada masyarakat, mari kita tegakkan dulu tentang OT ini," ajaknya.
