JAKARTA, GLOBALPLANET - “Namun di Sumsel justru menarik, luasan perkebunan rakyat dibandingkan kebun swasta besar dan BUMN lebih besar dengan proporsi 53,4% dibandingkan rata – rata nasional 45,5 persen,” ujar Komisioner KPPU RI Guntur Saragih dalam seminar secara online bersama GAPKI, yang diikuti Ketua GAPKI Sumsel Alex Sugiarto, Rabu (10/6/2020).
Dalam penjelasannya, Guntur mengatakan, konteks kemitraan adalah agar kebun rakyat sama bagusnya dengan perusahaan besar yang bagus dalam pengelolaan. “Ini saya lihat cukup baik, saya apresiasi di Sumsel bahwasanya kebun rakyatnya produktivitasnya relatif lebih baik dari rata –rata nasional,” katanya.
KPPU juga mendorong perusahaan terutama anggota GAPKI untuk melaporkan jika ada perusahaan yang tidak merealisasikan kemitraan. Karena, akan menjadi beda perusahaan sawit yang jalankan kemitraan dengan tidak jalankan kemitraan. “Kalau kita masukan (biaya untuk kemitraan), itu kelayakan investasi akan bergeser dengan adanya kemitraan. Tentunya persaingan tidak lagi apel to apel (dengan perusahaan yang tidak jalankan kemitraan). Walaupun ada efisiensi tidak akan sama, karena gap efisiensi satu perusahan dengan yang lain tidak akan sampai 20%,” sebutnya.
Karena itu, sambungnya, pentingnya pengawasan KPPU untuk melindungi perusahaan yang menjalankan kemitraan. Termasuk jika pelaku industri sawit terutama anggota GAPKI memiliki data atau bukti bahwa kampanye negatif dari luar berlatar belakang korporasi, terkait persaingan minyak nabati dunia.
KPPU menurutnya, punya kepentingan untuk melindungi industri dalam negeri. “Itu bahasan kami. Mohon doanya kami masuk ekstra territory. Tapi kalau pelaku usaha atau industri dapat berikan bukti, kalau tindakan Uni Eropa atau Amerika itu latar belakangnya ada perusahaan, itu bisa menjadi pertimbangan kami untuk masuk. Karena konteksnya pelaku usaha. Selama ini kita lihat banyak LSM, kampanye hitam itu LSM lingkungan,” tegasnya.
