PROGRAM - Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) terus menjadi fokus utama dalam pembahasan ekonomi politik Indonesia. Meskipun diharapkan menjadi solusi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan stabilitas ekonomi, banyak yang mempertanyakan realitas implementasinya sesuai dengan tujuannya yang ambisius.
Tapera, yang diluncurkan oleh pemerintah sebagai upaya untuk memperbaiki masalah perumahan dan memberikan dorongan pada sektor konstruksi, telah menimbulkan sejumlah perdebatan. Sementara beberapa pihak melihatnya sebagai langkah positif dalam memberdayakan masyarakat dan mengurangi ketimpangan sosial, yang lain mengkhawatirkan keberhasilannya dalam mencapai tujuan utamanya.
Dalam konteks ekonomi politik, Tapera dianggap sebagai langkah progresif yang menunjukkan komitmen pemerintah terhadap kesejahteraan rakyat. Namun, tantangan utama terletak pada realitas implementasinya. Banyak yang mempertanyakan apakah program ini realistis untuk diwujudkan sesuai dengan ambisinya.
Pertama, masih ada kekurangan dalam pemahaman masyarakat tentang manfaat Tapera dan bagaimana cara mengaksesnya. Ini dapat menghambat partisipasi yang luas dan efektif dari mereka yang seharusnya menjadi pesertanya.
Kedua, masalah administratif dan regulasi juga menjadi hambatan dalam implementasi yang lancar dari Tapera. Proses pendaftaran dan pencairan dana sering kali rumit dan memakan waktu, mengurangi efisiensi program secara keseluruhan.
Ketiga, sumber daya keuangan yang dibutuhkan untuk menjalankan program ini juga merupakan pertimbangan serius. Dengan anggaran yang terbatas dan prioritas-prioritas lain yang bersaing, pemerintah perlu memastikan alokasi yang memadai untuk mendukung keberlanjutan Tapera dan jika di hitung dari rata-rata UMR di Indonesia jika perorang di kenakan 3% perbulannya tidak terlalu realistis jika ingin mewujudkan program ini sesuai tujuan pemerintah yang bertujuan untuk "investasi rumah bagi warga" jika dihitung dan dilihat dari harga rata-rata rumah di Indonesia saat ini.
Meskipun demikian, bukan berarti Tapera tidak mungkin berhasil. Dengan komitmen yang kuat dari pemerintah, kerja sama dengan sektor swasta, dan pendekatan yang berkelanjutan untuk mengatasi tantangan, program ini masih memiliki potensi untuk mencapai tujuannya yang mulia. Namun, upaya terus-menerus dan penyesuaian mungkin diperlukan agar Tapera dapat menjadi instrumen efektif dalam memperkuat ekonomi politik Indonesia.
Penulis: Diana Damayanti
Mahasiswi Prodi Ilmu Politik FISIP Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
