GLOBALPLANET - Sekretaris DPD Persaudaraan 98 Sumsel merespons pernyataan Hashim Djojohadikusumo, anggota Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo. Pada diskusi di Gedung Kadin, adik kandung Presiden Terpilih Prabowo Subianto menyebut Presiden Terpilih Prabowo Subianto memegang 300 lebih daftar nama-nama pengusaha sawit nakal yang selama ini menjadi pengemplang pajak.
Pada pemerintahan baru nantinya, akan dilakukan kebijakan penguatan pengawasan pajak untuk memaksimalkan pendapatan negara.
Sekretaris DPD Persaudaraan 98 Sumsel Riza Tony Siahaan meminta agar proses tersebut segera ditindaklanjuti.
Tony melihat bahwa pendapatan negara dari sektor (perkebunan) ini jika memang benar diperhatikan dan dapat dikonsolidasikan akan menjadi satu modal penting untuk memperkuat dukungan terhadap program makan gratis dan bansos sebagai satu sinergi dari isu keberlanjutan.
"Tata kelola lahan perkebunan kelapa sawit harus menjadi satu modal awal, setidaknya investigasi terhadap tata kelola lahan ini akan menjadi isu DPD Persaudaraan 98 Sumatera Selatan," kata Riza Tony Siahaan, Kamis (10/10/2024).
"Dimulai dengan penegakan aturan atau regulasi sampai ke tata kelola lahan yang memenuhi kaidah industri sawit yang sustainable, dan audit BPKP tetap harus dimulai dari overlay luasan lahan, baik itu kebun plasma perusahaan maupun kebun inti yang dikelola perusahaan." sambungnya.
Mengutip pernyataan Hashim Djojohadikusumo yang dilansir CNCB Indonesia Presiden Terpilih Prabowo Subianto ternyata telah memegang 300 lebih daftar nama-nama pengusaha sawit nakal yang selama ini menjadi pengemplang pajak.
Daftar itu diperoleh dari dari Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan serta Kepala BKPK Muhammad Yusuf Ateh, dan dikonfirmasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
"Ini ada indikasi pengusaha yang nakal, ini data yang Pak Prabowo dapat dari Pak Luhut dan Pak Ateh dan dikonfirmasi dari KLHK ada jutaan hektar kawasan hutan di okupasi liar oleh pengusaha kebun sawit nakal, ternyata sudah diingatkan tapi sampai sekarang belum bayar," ujarnya.
Hashim menyatakan, dari sekitar 300 wajib pajak nakal yang masuk daftar belum membayar pajak kepada pemerintah dengan total nilai mencapai Rp 300 triliun lebih.
"Sampai Rp300 triliun yang belum bayar, ini data-data yang dihimpun pemerintah, so saat ini Pak Prabowo siap kita sudah dapat daftar 300 lebih, saya tidak lihat kawan-kawan Kadin di dalam daftar itu. Saya tidak lihat tapi akan saya cek lagi, nanti ada peringatan bersahabat, friendly reminder please pay up," ungkapnya dikutip dari sumber yang sama.
