PALEMBANG, GLOBALPLANET - Komandan Lanud Sri Mulyono Herlambang (SMH) Kolonel Pnb Firman Wirayuda di Palembang, Rabu (12/2/2020) mengatakan, sebagai tahapan awal, pihaknya akan menyerap aspirasi dari banyak pihak agar sistem yang nantinya digunakan ini tetap meningkatkan bisnis jasa transportasi udara.
“Intinya TNI AU akan membuat sistem yang nantinya bakal digunakan seluruh stakeholder (pemangku kepentingan, red) bandara,” kata dia.
Ia mengatakan sistem ini sangat penting karena selama ini diakui tidak ada aturan pelaksana yang cukup detail hingga ke tingkat tataran terendah.
Ternyata, banyak aturan yang belum ada terkait peran Angkasa Pura sebagai pengelola pangkalan udara bersama TNI AU.
“Otomatis dengan tidak adanya software (aturan pelaksana, red) ini, ada potensi bahaya dan kecelakaan,” kata dia.
Untuk itu, sistem ini dirasa sangat penting dalam mengawal kerja AP II dengan tentunya tidak mengesampingkan pertahanan dan keamanan negara.
Saat ditanya mengapa sistem tersebut baru direncanakan saat ini, Firman mengatakan persoalan ini sebenarnya pada adminstrasi saja.
Awalnya semua pangkalan udara (lanud) diserahkan ke TNI AU, lalu ada peminjaman lanud untuk keperluan komersial oleh pemerintah melalui Kementerian Perhubungan, yang lalu menyerahkan pengelolaannya ke AP II.
Namun, meski belum ada sistemnya, ia memastikan sejauh ini tidak ada tumpang tindih kewenangan antara dua lembaga tersebut karena negara sudah mengatur TNI berada di wilayah pertahanan udara, sementara Kementerian Perhubungan pada wilayah lingkungan kerja.
General Manajer AP II Bandara SMB II Fahroji mengatakan pihaknya secara aktif memberikan masukan ke TNI AU terkait pembuatan sistem aturan pelaksana kerja di bandara ini.
“Pada prinsipnya kami siap berkoodinasi dan bersinergi,” kata dia.
