loader

Antisipasi Konflik, Deru: Jangan Ada Penyesatan Budaya

Foto

PALEMBANG, GLOBALPLANET - "Itu karena tidak komit menjaga budaya khas mereka sehingga muncul banyak kerajaan-kerajaan. Saya yakin Kesbangpolnya tidak tahu akar budayanya. Nah untuk pencegahan kerajaan-kerajaan itu di Sumsel keberadaan organisasi seperti Kawanua ini perlu dipupuk dan dihidupkan," ujarnya, saat menerima Dewan Pengurus Wilayah Kerukunan Keluarga Kawanua (suku bangsa Minahasa) Sumsel di Ruang Tamu Gubernur, Senin (17/02).

Karena pentingnya budaya kearifan lokal bagi kondusifitas di Sumsel, sejak awal menjabat Ia pun komit menggelorakannya pada setiap kunjungan kerja ke daerah-daerah. "Sumsel ini heterogen tapi tidak pernah ada konflik antar suku, ras atau agama. Karena apa karena kita komit menjaga budaya kearifan lokal kita. Makanya untuk Kawanua jangan tinggalkan budaya asli kalian meskipun kalian tinggal di sini. Asal disesuaikan dengan kebiasaan masyarakat setempat. Kalau ke daerah saya selalu ingatkan banggalah dengan kearifan lokal, lestarikan wayang lestarikan semua budaya yang ada. Karena ini sangat bermanfaat menjaga kerukunan," ujarnya.

Selain menghindari terjadinya penyesatan budaya, upaya ini juga diyakininya menjadi modal kuat bagi Sumsel untuk menjaga statusnya sebagai daerah zero konflik. Maka dari itu sebagai bentuk dukungan nyata yang diberikannya, HD bahkan sudah menyiapkan gedung milik Pemprov untuk dipinjam pakai menjadi sekretariat gabungan organisasi-organisasi kedaerahan.

Sementara itu Ketua Dewan Pengurus Wilayah Kerukunan Keluarga KAWANUA Sumsel Man Roring, mengatakan sangat senang bisa berkesempatan beraudiensi dengan orang nomor satu di Sumsel tersebut. Terlebih perhatian Gubernur HD dinilainya sangat tinggi pada organisasi-organisasi seperti mereka.

"Kedatangan kami ini bermaksud mengundang Pak Gubernur pada pelqntikan Pengurus Kawanua pada 22 Februari nanti. Karena rencananya akan hadir juga pengurus dari pusat," jelas Man Roring.

Untuk di Sumsel menurut Man Rorinh anggota Kawanua yang tersebar di17 Kab/kota mencapai 250 KK. Bukan hanya di Palembang tapi juga ada sampai di OKU Selatan.

Share

Ads