PALEMBANG, GLOBALPLANET - Hal itu disampaikan Gubernur Herman Deru di sela Pengukuhan Kepala Perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sumsel Tri Handoyo, yang digelar di Griya Agung, Palembang, Rabu (19/2). Bimbingan tersebut harus diberikan agar penyelenggaraan pelaksanaan program pemerintah dapat berjalan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku. "Saya secara fulgar meminta agar BPK dan BPKP memberikan bimbingan terus menerus kepada pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah agar tidak mengabaikan legalitas yang ada saat ini," katanya.
Hal itu dilakukan juga mengingat tidak semua pimpinan daerah di Sumsel menguasai regulasi yang berlaku. "Bupati, wali kota dan pimpinan ini memiliki latar belakang yang berbeda-beda, jadi tidak semua memahami regulasi yang berlaku. Maka yang sangat mungkin memandu yakni BPK maupun BPKP kalau di daerah inspektorat," tuturnya.
Termasuk juga bimbingan dalam melakukan pengawasan dan pemanfaatan dana desa agar sesuai dengan peruntukkannya. "Ini harus selalu sinergi agar keuangan yang dikelolah ini tepat sasaran," terangnya.
Tidak hanya itu, dalam pelaksanaan belanja daerah harus sesuai dengan kebutuhan yang difokuskan. "Kita jangan pernah memaksakan belanja untuk sesuatu yang bukan potensi. Artinya fokus saja sama kebutuhan untuk masyarakat. Mensegerakan penurunan kemiskinan, APBD ini dibelanjakan untuk mensejahterakan masyarakat. Jangan sampai salah belanja," bebernya.
Sementara itu, Kepala BPKP RI Muhammad Yusuf Ateh menekankan, agar BPKP memberikan kontribusi besar dalam pembangunan di Sumsel.
"Program pembangunan jangan hanya selesai begitu saja, namun harus juga dirasakan masyarakat. BPKP harus membantu dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat," kata Yusuf.
Dia juga berkomitmen, untuk turut andil dalam peningkatan pembangunan. "Senergitas dalam pembangunan ini tentu harus berkesinambungan sehingga manfaatnya apat dirasakan secara luas," pungkasnya.
