PALEMBANG, GLOBALPLANET - Ketua Gerakan Masyarakat Menolak Palembang Tenggelam (GMMPT) Sutinah Andaryani menyatakan lima solusi dan rekomendasi untuk mengantisipasi bencana banjir yang diantaranya adalah dengan membangun daerah percontohan.
"Sebelumnya ada 9 poin saran ke Pemkot, namun hanya 5 poin yang disetujui dan akan dikerjakan bersama yaitu pembangunan bebas banjir yang sekarang jadi contoh di Kalidoni," ujarnya usai audiensi bersama Wali Kota Palembang, Selasa (17/3/2020).
Nana sapaan akrabnya mengatakan, satu daerah atau ecamatan akan menjadi lokasi percontohan. Oleh sebab itu, survey dan pemetaan daerah tersebut mesti diperhatikan. Karena nantinya kawasan percontohan tersebut akan diterapkan ke semua 17 kecamatan lainnya di Palembang.
"Lihat dari tanah topografi Palembang yang mayoritas air, peremajaan tumbuhan dan pastinya partisipasi masyarakat, karena bukan hanya pemerintah tetapi kesadaran diri menanganai masalah banjir. Sebelumnya rekomendasi saran ini sudah sempat dibahas ketika seminar beberapa waktu lalu dengan berdiskusi bersama para pakar dalam menganalisa kasus," jelasnya.
Nana menuturkan, dari lima poin solusi proses pertama adalah dengan menyediakan master plan penanganan banjir melalui pemetaan sistem drainase. Kemudian membentuk sistem peringatan dini bencana banjir misal membuat alat yang dapat diandalkan untuk mendeteksi banjir yang terintegrasi.
"Selanjutnya, melakukan pengolaan dan pengendalian banjir secara menyeluruh (holistik) terpadu dan melibatkan banyak pihak dengan pembagian kerja melibatkan pihak terkait contoh PUPR, BBWS dan lainnya untuk membentuk satgas dan otoritas komando. Serta optimalisasi dan modernisasi pengendalian sampah," tuturnya.
Terakhir, nana menerangkan, dalam upaya pembangunan kota menjadi lebih baik sehingga tidak terjadi banjir dan tidak membuat Palembang tenggelam. Perencanaan bangunan harus menyesuaikan karakteristik Palembang.
"Maksudnya membutuhkan pendalam dengan karakteristik alami Palembang agar bisa dilakukan berkelanjutan. Contoh penataan kembali daerah DAS dengan menggaet pihak yang paham lansekap seperti bagian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategi (KLHS)," tambah dia.
Sementara, Kepala Dinas PU PR Palembang, Ahmad Bastari melanjutkan, Pemkot Palembang yang mendukung langkah GMMPT tersebut akan ikut turun ke lapangan untuk membantu merealisasikan daerah percontohan.
"Wali kota tadi sangat mendukung termasuk nanti akan ada kemungkinan bantuan dari swadaya pihak terkait dan para pakar yang terlibat. Jadi mereka (GMMPT) diawal ini survey dulu nanti kita akan lihat hasilnya bagaimana, kita berikan mereka target untuk menyelesaikan rencana ya sekitar 3 bulan, lanjut 6 bulan dan diperpanjang mungkin setahun ke depan dengan tidak berhenti koordinasi dengan kami," ujarnya.
