PALEMBANG, GLOBALPLANET - DPRD OKU Timur menggelar rapat komisi gabungan bersama gugus tugas Covid-19 membahas percepatan Penanggulangan virus Corona. Dua catatan penting dari para wakil rakyat, yakni penggunaan anggaran dan keseriusan gugus tugas dan Dinkes yang dinilai belum maksimal.
"Kami melihat dengan perencanaan penggunaan anggaran kami belum melihat tindakan yang serius. Banyak informasi yang beredar tidak sesuai contohnya tentang nasi bungkus yang dilaksanakan Dinsos ternyata anggarannya tidak sesuai dan hanya sekedar untuk heboh di Medsos dan media," ujar Ketua DPRD OKU Timur Beni Defitson saat memimpin rapat, Rabu (6/5/2020).
Ketua DPRD OKU Timur juga mempertanyakan keberadaan Kadinkes OKU Timur Zainal Abidin yang tidak pernah hadir baik dalam rapat penangan virus corona maupun pada kegiatan lain tentang penanganan corona. Disesalkan, saat seluruh orang sedang sibuk oleh Corona tapi Kadinkes terkesan cuek.
Ketua DPRD juga mengingatkan Pemkab agar tidak bicara yang tidak benar bahkan terkesan berbohong kepada masyarakat dengan menyatakan sudah melakukan pekerjaan yang serius sedangkan kenyataannya tidak sesuai dengan yyanh diungkapkan dipermukaan.
Anggota Partai NasDem OKU Timur Junaidi Majid, mengungkapkan, aneh di OKU Timur, tidak ada dana untuk tenaga medis. Pemkab terkesan sengaja membiarkan petugas medis sebagai garda terdepan dalam menangani virus corona dengan tidak dilengkapi APD yang sesuai ketentuan. Anehnya lagi, mengaku tidak ada uang tapi sudah beli masker.
"Lucunya lagi rumah sakit membeli APD second. Ini kan menjadi pertanyaan besar dimana sterilnya. Kami seluruh anggota DPRD memantau nyata di Puskesmas dan Pustu tidak ada sama sekali masker. Kita bangga dengan tenaga medis yang bekerja secara maksimal bahkan mempertaruhkan nyawa tapi tidak ada sama sekali perhatian dari Pemkab OKU Timur," sesalnya.
Anggota DPRD OKU Timur dari PPP Ripda juga mempertanyakan Kadinkes OKU Timur Zainal Abidin tidak pernah hadir setiap ada rapat. Sekarang sudah ada satu yang positif tapi itu bukan hasil investigasi Gugus Tugas Covid-19 tapi laporan masyarakat. "Dampak dari Covid-19 ini daya masyarakat harus kita jaga agar masyarakat tetap bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari," imbuhnya.
Rinaldi Mansyur, anggota DPRD lainnya juga menyatakan, jangankan di bidan desa, di Puskesmas-Puskesmas juga tidak tersedia APD. "Kami tidak mempermasalahkan dana Rp30 miliar tapi penggunaannya harus tepat, disini kami melihat Pemkab OKU Timur kurang serius dalam penangangan Covid-19," imbuhnya.
Sementara Sekda OKU Timur Jumadi mengatakan, jika dikatakan ada keraguan memang benar karena berhubungan dengan penggunaan anggaran yang selalu berubah-berubah. "Namun sekarang tidak ada lagi pèrubahan anggaran dan bahkan APD diantaranya rapid tes sudah ada," katanya.
Kepala BPKAD OKU Timur Agus mengungkapkan kronologis penyusunan anggaran yang berawal dari menjalankan instruksi Kemendagri dan keputusan bersama sehingga muncul revisi anggaran dan didapat anggaran Rp30 miliar.
