MEDAN, GLOBALPLANET - "Gubernur juga harus segera mencari solusi yang cepat dan tepat untuk menjawab kebingungan orang tua dan anak anak pasca gagalnya masuk ke sekolah negeri akibat kacaunya penyelenggaraan PPDB," ujar Abyadi kepada media, Selasa (30/6/2020).
Abyadi meminta Gubernur untuk tidak menganggap enteng masalah ini. Ia mendesak agar Gubernur mengambil sikap.
"Gubernur harus segera bersikap. Jangan biarkan anak anak dan orang tua dalam kebimbangan. Segera cari solusi," kata Abyadi.
Ia mengingatkan, pembinaan pendidikan yang baik adalah bagian penting dari upaya mewujudkan visi misi pasangan Edy Rahmayadi-Musa Rajekshah, yakni Sumut Bermartabat.
"Karena itu, hal ini juga yang menjadi salah satu alasan penting sehingga gubernur harus segera menjelaskan penyebab kekacauan PPDB ini, sekaligus memberi solusi yang cepat dan tepat atas kebingungan orang tua saat ini.
Abyadi mengungkapkan, beberapa hari terakhir Ombudsman RI Perwakilan Sumut terus mendapat laporan masyarakat atas penyelenggaraan PPDB ini.
"Tidak hanya dari Medan, tapi juga dari beberapa daerah di Sumut seperti Simalungun, Kisaran dan sebagainya," kata Abyadi.
Masyarakat, kata Abyadi, melaporkan penyelenggaraan sistem zonasi dalam PPDB tahun ini yang sangat kacau.
"Ada yang melaporkan anaknya tidak lulus. Padahal, rumahnya dekat dengan sekolah. Padahal teman anaknya yang jarak rumahnya lebih jauh, justru lulus," kata Abyadi.
Pihaknya sangat berharap agar masalah ini bisa diselesaikan. Pihkanya merasa kasihan terhadap masyarakat yang mengikuti proses PPDB dengan jujur dan sesuai aturan tapi dikalahkan oleh orang orang yang bermain curang.
"Kasihan anak anak kita yang bertarung jujur dan memenuhi aturan, tapi ternyata mereka dikalahkan oleh orang orang yang berperilaku tidak jujur. Sayang sekali generasi kita," katanya.
Sumut Bermartabat itu harus diawali dengan penyelenggaraan pendidikan yang jujur. Karena itu, Ombudsman berharap Gubernur Sumut mengevaluasi penyebab banyaknya masalah dalam penyelenggaraan PPDB tingkat SMA.
