BANYUASIN, GLOBALPLANET - Anggota DPRD Dari Fraksi Golkar, Muhammad Nasir, mengatakan APBD tahun 2020 setelah dilakukan perubahan, pihaknya menganggarkan untuk belanjanya itu kurang lebih Rp 2.439.267.369.088,36. Dari APBD tersebut baru terealisasi pada akhir agustus atau awal september itu sebesar Rp 1.347.744.406.195,53.
“Disini ada sekitar Rp 1,1 Triliun yang belum terserap atau direalisasikan anggarannya dalam jangka waktu 1,5 sampai 2 bulan lagi. Bagaimana pemerintah Kabupaten Banyuasin bisa melaksanakan anggaran sebesar itu dalam waktu 2 bulan,” kata Nasir.
Dikatakan Nasir, anggaran belanja barang jasa sebesar Rp 708 Miliar, saat ini baru terealisasi diangka Rp 289 Miliar. Hal ini menyisakan ada Rp 400 miliar lebih yang belum terserap. Kemudian dianggaran belanja modal, nilai mereka pada saat revisi APBD anggaran perubahan sebesar Rp 619 Miliar dan baru terealisasi di angka Rp 181 Miliar.
“Belum lagi belanja tidak langsung, katakanlah belanja pegawai secara otomatis akan berjalan seperti biasa tapi yang kita garis bawahi terkait 2 jenis belanja yang termasuk dalam belanja langsung yaitu belanja barang jasa dan belanja modal. Total belanja jasa dan modal yang belum terealisasi, terserap dan terlaksana itu Rp 827 Miliar lebih,” jelasnya.
Menurut Nasir bila belanja barang jasa tersebar disemua dinas, namun belanja modal hanya beberapa dinas saja. Dinas paling besar itu Dinas PUTR, menyusul Perkimtan, Dinas Kesehatan dan pendidikan.
"Saya khawatir sisa anggaran itu tidak terserap sampai akhir tahun," terangnya.
Sementara Bupati Banyuasin, Askolani, saat dikonfirmasi terkait masalah ini justru malah kebingungan dengan munculnya angka Rp 1,1 Triliun. “Mungkin keliru saja dapat data dari mana Rp 1,1 Triliun, data di cek dulu. Intinya APBD kita targetkan selesai sampai batas waktu ditentukan Undang-Undang, sesuai target,” jelas Askolani.
Menurut Askolani, untuk penyerapan pihaknya maksimalkan secara teknis. Semua proyek sudah di tender dan untuk 2020 Perubahan baru – baru ini tidak banyak lagi dan tidak sampai triliunan.
“Makanya bingung juga dana 1 triliun selesai tidak dalam 1-2 bulan, tidak triliunan dananya tinggal beberapa miliar bahkan ratusan miliaran tidak sampai lagi,”ungkapnya.
Askolani juga menegaskan anggaran bukan belum diserap, hanya saja mungkin belum dibayar terutama dana pinjaman. Karena kerja dulu, persentase fisik baru dilakukan pembayaran.
“Kita penyerapan selektif, kalau melebihi target yang sudah ditentukan kita jadikan Silpa, tapi untuk anggaran belum terserap tidak sampai triliunan, anggaran kita saja 2,4 Triliun dan semua itu hampir 60 persen operasional, pembangunan paling Rp 400 miliar, kalau belum terserap Rp 1,1 Triliun saya tidak tau dan bingung juga,” tukasnya.
