Untuk itu semua pihak bisa mengklarifikasi ke setiap OPD. Namun, dijelaskannya bahwa penganggaran bisa diusulkan melalui musrenbang, pokok-pokok pikiran, forum OPD, Ratek OPD dengan sinkronisasi kegiatan provinsi maupun pusat.
“Jadi sudah ada mekanismenya. Perlu diketahui TAPD terdiri dari Sekda selaku ketua, Bappeda, BPKAD, Bapenda, Inspektorat, bagian hukum. Nanti, akan kita usulkan lagi apa saya yang terpenting, jadi apabila ada yang bicara dipotong atau di coret anggaran tersebut. Itu hanya penafsiran mereka saja,” jelasnya.
Terkait tudingan kepada dirinya yang sulit ditemui, Ketua FPTI Kabupaten PALI, itu menerangkan bahwa dirinya bahkan harus izin dan meninggalkan rapat saat menjumpai sejumlah rekan-rekan wartawan.
"Kemarin saya menemui awak media di luar ruang kerja dan bahkan saya terpaksa izin meninggalkan rapat sebentar untuk menemuinya. Jadi tudingan yang diberitakan di sejumlah media itu, sangat tidak mendasar," tegasnya.
