“Awalnya memang kita anggarkan, tapi dihapus karena tidak ada dananya,” jelas Agmah Yuska.
Akibat batal dianggarkan, para anggota Satpol PP masih mengenakan seragam lama dalam menjalankan tugasnya.
“Ya kecewalah, tapi mau bagaimana lagi,” ungkap salah satu anggota Sat Pol PP seraya mengatakan, untuk harga seragam Satpol PP sekitar Rp500 ribuan.
Pengadaan baju seragam Satpol PP dibatalkan dengan alasan defisit anggaran, namun Pemerintah Kabupaten OKI, melalui Sekretariat Dewan (Setwan) Kabupaten OKI menganggarkan dana Rp450 juta untuk pengadaan baju adat para anggota dewan.
Ketua DPD Partai Ummat Kabupaten OKI, Trisno Okonisator, menilai hal ini sungguh tidak adil.
“Mengapa seragam Sat Pol PP dibatalkan, sementara giliran untuk pakaian adat dianggarkan, katanya defisit,” ujar Trisno.
Salah satu anggota DPRD OKI juga mengakui harga baju tersebut mahal. "Ya memang mahal. Tapi bagaimana lagi, kita hanya kasih terpaksa pakai,” ujarnya.
