PALEMBANG, GLOBALPLANET - Kebijakan pembangunan di Provinsi Sumatera Selatan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta kebijakan pemerintah pusat. Agar tujuan pembangunan benar-benar bermuara pada pemerataan pembangunan untuk kesejahteraan rakyat Sumsel.
Selain itu, perencanaan pembangunan di Sumsel juga melibatkan stakeholder terkait seperti dunia usaha dan masyarakat. Dari dunia usaha, Pemprov Sumsel menunjuk Ketua Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Sumatera Selatan, Alex Sugiarto untuk turut menandatangani Berita Acara Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Sumsel 2023.
“Arah pembangunan Provinsi Sumatera Selatan ini, tidak boleh keluar dari frame RPJMD dan RPHPD. Rakor ini bertujuan untuk menyempurnakan dari apa yang selama ini belum selesai, atau yang selama ini belum tersentuh. Musrenbang inilah secara komprehensif yang akan mengcover itu semua,” tegas Gubernur Herman Deru saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumsel Tahun 2023 di Hotel Santika Premiere Bandara, Rabu (13/4/2022).
Menurut Herman Deru, visi “Sumsel Maju untuk Semua” akan terus dikebut melalui empat prioritas daerah Provinsi Sumsel di tahun 2023, yakni meningkatkan kesejahteraan sosial, meningkatkan kesejahteraan ekonomi, pembangunan infrastruktur dan wilayah berbasis lingkungan dan tata ruang, serta reformasi birokrasi dan stabilitas daerah.
“Musrenbang RKPD ini mempertemukan para pemangku kepentingan mulai dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Sumsel, serta Pemerintah Kabupaten dan Kota. Oleh sebab itu, kita harapkan akan disepakati program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan tahun 2023 beserta pagu indikatif, indicator dan target kinerja serta lokasi,” tambahnya.
