Sementara Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sumsel Firmansyah menegaskan perumusan RKPD Provinsi Sumsel Tahun 2023 dilakukan dengan berbagai kegiatan meliputi Sinkronisasi Perencanaan Provinsi dan Kabupaten/Kota melalui Musrenbang Kabupaten/Kota, Sinkronisasi Perencanaan Nasional dengan Provinsi.
“Rancangan RKPD Provinsi Sumsel Tahun 2023 yang telah disusun selanjutnya akan disempurnakan melalui Musrenbang ini berdasarkan masukan dari berbagai pemangku kepentingan. Hasil Musrenbang akan dirumuskan dalam berita acara kesepakatan yang akan ditandatangani oleh perwakilan stakeholder yang hadir,” katanya.
Pada tahun 2023 dikatakan Firmansyah, beberapa target Sumsel yang perlu dicapai antara lain Pertumbuhan Ekonomi mencapai 5,60 persen, Tingkat Kemiskinan turun menjadi 10,27 persen, Tingkat Pengangguran Terbuka menurun menjadi 3,08 persen, Indeks Pembangunan Manusia meningkat menjadi 74,31, dan Indeks Gini menurun menjadi 0,26.
Ditemui usai penandatangan Berita Acara RKPD Sumsel, Ketua GAPKI Sumsel Alex Sugiarto mengucapkan terima kasih GAPKI Sumsel dipercaya mewakili stakeholder dunia usaha pada Musrenbang dan RKPD Sumsel tahun 2023.
Mewakili stakeholder dunia usaha, GAPKI memberikan apresiasi yang tinggi, karena dengan diundang dan turut menandatangani Berita Acara RKPD menunjukkan bahwa pemerintah provinsi dalam hal ini Gubernur Sumsel dan jajarannya melakukan perencanaan pembangunan model partisipatif dan kebersamaan. Mengikutitsertakan masyarakat dan dunia usaha untuk aktif dalam mengidentifikasi, merumuskan dan pencarian alternatif solusi masalah serta terlibat dalam proses pemantauan implementasi serta melakukan evaluasi.
Perencanaan yang partisipatif merupakan upaya membangun kesepahaman tentang kepentingan dan kemajuan daerah, dengan cara memotret potensi dan sumber pembangunan yang tersedia. Pembangunan tidak akan bergerak maju apabila para stakeholder (pemerintah, masyarakat, swasta) tidak berperan atau berfungsi aktif. "Karena itu, Musrenbang juga merupakan forum edukasi bagi masyarakat agar menjadi bagian aktif dari tata pemerintahan," katanya.
