Termasuk dalam hal mengganti atau memutasi pimpinan di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) juga harus melihat dampak yang ditimbulkan. "Tidak hanya asal mengganti, harus diselaraskan dengan kebutuhan. Kita harus melihat juga dari berbagai perspektif sehingga persoalan di daerah dapat diselesaikan," tegasnya.
Di sisi lain, menurut Herman Deru, dalam tupoksinya PLH dan PJ itu punya kewenangan yang sama dibawah kontrol Gubernur selaku perpanjangan pemerintah pusat. Hanya saja, PJ diberikan hak-hak selaku Bupati. Serta PJ juga tetap harus laporan ke Gubernur paling tidak 3 bulan sekali.
“PJ ini jabatan karir sehingga jabatan defenitif sebagai ASN tidak boleh lepas. Saya mengingatkan bahwa saudara-saudara adalah ASN tapi diberikan tugas selayaknya bupati bahkan diberi wewenang berinteraksi dengan legislatif,” paparnya.
Selain pelantikan PJ Bupati OKU dan Muara Enim yang dilakukan Gubernur Herman Deru, pelantikan juga dilakukan terhadap PJ Ketua TP PKK Kabupaten OKU Zwesti Karenia Teddy dan PJ TP PKK Kabupaten Muara Enim Nurmala Sari Kurniawan oleh Ketua TP PKK Sumsel Hj Febrita Lustia Herman Deru.
"Selamat atas dilantiknya PJ Bupati OKU dan Muara Enim berikut PJ Ketua TP PKK. Saya berharap saudara dapat menjalankan tugas ini dengan amanah," imbuhnya.
