Lokakarya dibuka oleh Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan dan dihadiri oleh para pihak yang berasal dari berbagai OPD di Provinsi Sumatera Selatan, perwakilan asosiasi petani kelapa sawit dan asosiasi pengusaha kelapa sawit, organisasi kemasyarakatan, lembaga-lembaga penelitian, dan para akademisi.
Hadir sebagai narasumber antara lain Bappeda Sumsel, BPS, ATR BPN, Dinas Kehutanan, dan Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan.
Dalam sambutannya, Kepala Dinas (Kadis) Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan, Ir. Agus Darwa, MSi, menyampaikan Kelapa sawit di Sumsel sudah menyebar di hampir 17 Kabupaten/Kota, adanya RAN KSB dan RAD KSB salah satunya untuk mengatasi polemik yang selalu muncul di tingkat internasional
yang menyatakan bahwa sawit merugikan lingkungan, seperti rakus air, rakus hara dan lainnya, sehingga perlu dilakukan penataan dan pengelolaan perkebunan kelapa sawit.
"Lokakarya kali ini adalah tindak lanjut dari kegiatan sebelumnya untuk sinkronisasi cara pandang, menyamakan data dan menyamakan persepsi bagaimana capaian yang diinginkan kedepan, agar tanaman kelapa sawit menjadi tanaman utama yang tidak merusak sistem," kata Agus Darwa.
Lanjutnya, terima kasih atas dukungan ICRAF Indonesia dalam penyusunan RAD-KSB Sumsel sejak awal hingga selesai nanti.
Sementara, Tania Benita, Policy Database Management Researcher ICRAF Indonesia, mengatakan Perencanaan komoditas strategis secara berkelanjutan perlu didorong agar dapat mengurangi dampak negatif industri perkebunan pada lingkungan.
"Sumatera Selatan merupakan salah satu sentra kelapa sawit di Indonesia. Pengelolaan kelapa sawit yang berkelanjutan juga penting untuk menjamin keberlanjutan penghidupan masyarakat, terutama petani kecil. Dengan adanya upaya multi pihak, diharapkan arah
pengelolaan kelapa sawit di Provinsi Sumatera Selatan dapat meningkatkan kesejahteraan petani kecil, menjaga kualitas lingkungan, menguatkan tata kelola perkebunan, serta mempercepat pelaksanaan ISPO di daerah," jelasnya.
Komoditas kelapa sawit telah menjadi salah satu komoditas utama bagi masyarakat dengan luasan mencapai lebih dari 1 juta hektar (Kementerian Pertanian, 2019). Dengan luasan yang cukup signifikan, dibutuhkan perencanaan yang komprehensif untuk dapat mengelola lahan perkebunan kelapa sawit secara berkelanjutan untuk pertumbuhan ekonomi yang selaras dengan komitmen pemerintah untuk menurunkan emisi gas rumah kaca menjadi 29 persen secara mandiri.
"Dengan adanya peningkatan iklim usaha komoditas sawit, maka perkebun akan mampu meningkatkan produktivitas dan kualitas, terjadi percepatan sertifikasi ISPO, dan pada akhirnya target SDGs juga tercapai," katanya.
RAN KSB maupun RAD KSB adalah sebuah kerangka kerja sehingga tujuan utamanya adalah untuk menghadirkan enabling environment atau lingkungan pemungkin bagi pembangunan kelapa sawit berkelanjutan.
Penyusunan RAD KSB di Provinsi Sumatera Selatan tentunya menjadi bagian integral dari pengelolaan lahan yang berkelanjutan dengan pelibatan para pihak. Hal ini merupakan salah satu implementasi dari Program "Lahan untuk Kehidupan" dimana pengelolaan lahan berkelanjutan untuk pengembangan komoditas yang bernilai ekonomi tinggi menjadi salah satu bagian penting.
"Berkaitan dengan hal tersebut, kesiapan kelembagaan yang akan membidani lahirnya RAD KSB ini menjadi sangat penting beserta persiapan teknis dan non teknis yang diperlukan dalam rangka mensukseskan penyusunan dan implementasi RAD KSB Provinsi Sumatera Selatan," pungkasnya.
