”BPDPKS hanya akan membantu sebesar Rp 30 juta perhektare. Jika biasanya kebutuhan peremajaan itu sekitar Rp 70 juta perhektare, maka sisanya sebesar Rp 40 juta merupakan dana pendamping yang diharapkan dapat dicarikan oleh LP ke lembaga pendanaan lainnya,” katanya.
Ketua GAPKI Cabang Jambi, Tidar M Bagaskara menyebut, dengan adanya pencairan dana bantuan BPDPKS melalui jalur kemitraan diharapkan mempercepat proses peremajaan sawit rakyat. ”Gapki selalu mendorong perusahaan inti agar mempercepat pekebun yang menjadi mitranya,” kata Tidar.
Melalui sosialisasi terkait dengan pelaksanaan Permentan Nomor 3 Tahun 2022 ini, sambung Tidar, diharapkan dapat menyamakan pemahaman dan meningkatkan koordinasi antara stakeholders terkait kelapa sawit.
Sementara itu, Ketua GAPKI Cabang Sumbar, Bambang Wiguritno menjelaskan peserta 100 orang yang hadir dalam sosialisasi dan bimtek itu terdiri dari staf yang mengurus kemitraan di perusahaan, mitra perusahaan, BPDPKS, Dirjen Perkebunan, KLHK, serta Kanwil ATR/BPN.
Target PSR ini, lanjut Bambang, sudah ditetapkan secara nasional. Untuk Sumbar sendiri target PSR tahun 2022 adalah 6,000 hektar.
