OKI, GLOBALPLANET - Untuk mendapat dukungan dari negara multi donor, Pemkab OKI menggandeng Kemitraan partnership selaku lembaga perwalian dari negara donor seperti Norwegia, Denmark, Selandia Baru serta Kanada dibawah koordinasi United Nations Development Programme (UNDP) serta United Nations Office for Project Services (UNOPS).
“Kami adalah badan hukum independen, yang terdaftar sebagai asosiasi hukum sipil non-profit sebagai mitra UNDP di Indonesia”, ujar Amir Faisal perwakilan Kemitraan pada rakor rencana Kerjasama Pemkab OKI dengan Pemkab OKI dalam pengelolaan gambut berkelanjutan, Rabu, (9/6/2021).
Sebelumnya ujar Amir, kemitraan telah bekerjasama dengan Badan Restorasi Gambut melaksanakan program Desa Peduli Gambut di 3 Kabupaten penanganan Karhutlah; Pulau Pisang, Pelalawan dan Ogan Komering Ilir.
“Program DPG merupakan upaya perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut dengan melibatkan partisipasi masyarakat yang lebih besar melalui penguatan kelembagaan, kebijakan dan ekonomi. Tujuan utama pendekatan ini untuk pencegahan karhutla” terangnya.
Selama tiga tahun pelaksanaan program DPG, kemitraan melibatkan Pemerintah Kabupaten, kelompok masyarakat, pihak swasta, TNI dan kepolisian.
Khusus tahun 2021, Pemkab OKI mengembangkan program Pencegahan dan Penanganan Karhutla melalui “Strengthening Indonesian Capacity for Anticipatory Peat Fire Management (SIAP-IFM)”.
“Program ini merupakan kelanjutan dari kerja lembaga Kishugu yang didukung oleh UNEP (United Nations Environment Programme) dan beberapa kementerian dan badan, serta melibatkan peran aktif para pihak di tiga lokasi tersebut sebagai model penanganan karhutla dengan pendekatan klister” terang dia.
Upaya menata kembali strategi pencegahan dan penanganan karhutla mendapat dukungan Pemkab OKI. Melalui asisten bidang Pemerintahan dan Kesra Setda OKI, H. Antonius Leonardo, M. Si mengungkap pentingnya kerja kolektif penanggulangan Karhutlah.
“Pencegahan dan penanganan karhutla di kawasan gambut Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) perlu kolaborasi dari berbagai pihak, tidak bisa hanya fokus pada satu pihak saja. Mari kita wujudkan sinergisme terpadu dalam penanganan karhutla” ujar Anton.
Kontribusi masing-masing pihak menurutnya akan menyesuaikan dengan program di organisasi perangkat daerah terkait maupun pihak swasta. Dalam penelusuran dan pengumpulan data program beserta anggaran, peran masing-masing pihak jelas tergambar.
Pembagian skema kerja itu terangnya antara lain melalui penguatan kelembagaan petani dalam pembukaan lahan pertanian tanpa bakar, pembentukan Kelompok Tani Pemadam Api (KTPA) dan lain-lain; penguatan kelembagaan Pemerintah Desa dan Kebijakan Desa. Seperti fasilitasi dan sosialiasi pemahaman anggaran desa yang akan mencantumkan pencegahan dan penanganan bencana.
Termasuk Karhutla serta Peraturan Desa yang memperkuat dalam pemakaian anggaran tersebut;
“Pihak lainnya, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dalam hal ini akan fokus pada sosialiasi pada kelompok masyarakat. Seperti melalui selebaran atau sosialisasi tingkat desa/kelurahan tentang bahaya Karhutla dan pencegahannya” terangnya.
Sementara KPHP (Kesatuan Pengelola Hutan Produksi) di wilayah OKI mempunyai program penguatan kelembagaan Masyarakat Peduli Api (MPA) dan pelaksanaan patrol. Mereka akan melibatkan satuan tugas TNI, Kepolisian, Manggala Agni dan lainnya dalam bentuk Patroli Terpadu sedangkan BPBD sendiri memiliki berbagai program pencegahan.
Program tersebut antara lain sosialiasasi, penyusunan dokumen risiko rawan Karhutla dan tindakannya serta pendidikan dini terkait pencegahan dan penanganan Karhutla.
Melalui program ini Anton percaya kolaborasi yang optimal akan mewujudkan strategi yang berkelanjutan dalam menyelamatkan lingkungan.
Purun Produk Eco Fashion Segera Merambah Pasar Dunia. Bersama BRG serta didukung PT.Eco Fesyen Indonesia Pemkab OKI berupaya membantu pengembangan kerajinan purun pada lahan gambut khususny di Desa Pulau Geronggang, Kecamatan Pedamaran Timur.
"Selama ini purun yang banyak tumbuh di lahan gambut Desa Pulau Geronggang, hanya dijadikan masyarakat kerajinan tikar, padahal bisa dikembangkan menjadi aneka kerajinan lainnya dan produk fesyen yang memiliki nilai ekonomi tinggi," kata Founder and CEO PT. Eco Fesyen Indonesia, Median Sefnat Sihombing.
Ia menjelaskan untuk membantu pengembangan kerajinan purun dan mendorong pengembangan usaha atau bisnis purun yang berkelanjutan, dibuat program inkubator Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM).
Program inkubator BRGM di Desa Pulau Geronggang, Kecamatan Pedamaran Timur itu didanai pemerintah Norwegia dan dikelola oleh United Nations Office for Project Services (UNOPS) serta dilaksanakan oleh PT.Eco Fesyen Indonesia (EFI).
Program itu akan diawali dengan kegiatan penanaman purun, konservasi lahan gambut, dan peletakan batu pertama pembangunan rumah purun di Desa Pulau Geronggang pada, Senin (7/6/2021).
Melalui kegiatan itu diharapkan bisa memberikan penguatan kelompok, pengembangan kapasitas bagi para pengrajin purun serta penyediaan sarana dan pra-sarana produksi kerajinan purun.
Selain itu, diharapkan pula program yang diharapkan dapat membantu peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar lahan gambut ini juga merupakan bagian dari salah satu upaya mitigasi perubahan iklim melalui kegiatan konservasi purun.
