Pemilu yang sukses dan inklusif membutuhkan upaya untuk membangun kesadaran akan pentingnya kepentingan umum, penegakan hukum yang adil, dan perlindungan hak-hak individu dan kelompok minoritas. Dengan demikian, pemilihan dapat menjadi wahana untuk memperkuat nilai-nilai demokrasi, kesetaraan, dan keadilan sosial dalam masyarakat.
Beberapa hal yang sangat penting kita ketahui untuk menjaga proses demokrasi yang inklusif dan meminimalkan dampak negatif politik identitas. Pertama, pendidikan dan kesadaran. Pendidikan yang mempromosikan pemahaman yang mendalam tentang isu-isu politik, pluralisme, dan pentingnya dialog antar kelompok sangat penting.
Masyarakat perlu dilengkapi dengan pengetahuan yang memadai untuk memahami kompleksitas politik identitas dan dampaknya pada proses pemilihan. Pendidikan yang mendorong penghargaan terhadap perbedaan dan peningkatan kesadaran akan hak-hak individu dan kelompok dapat membantu mengatasi retorika divisif.
Kedua, promosikan dialog dan rekonsiliasi. Penting untuk mempromosikan dialog antara berbagai kelompok identitas, baik melalui forum publik, pertemuan komunitas, atau ruang diskusi online yang inklusif. Mendorong komunikasi yang terbuka dan saling mendengarkan antara kelompok-kelompok yang berbeda dapat membantu mengurangi pemecahan masyarakat dan membangun rekonsiliasi.
Ketiga, kritis dalam menganalisis retorika politik. Pemilih perlu mengembangkan kemampuan untuk menganalisis retorika politik dan mencari informasi yang mendalam. Menghindari jatuh ke dalam perangkap polarisasi dan memeriksa klaim-klaim yang dibuat oleh kandidat atau partai politik adalah langkah yang penting. Pemilih harus mencari informasi dari berbagai sumber yang dapat memberikan perspektif yang berbeda.
Keempat, penegakan hukum yang adil dan perlindungan hak-hak minoritas. Penting bagi sistem hukum untuk menjalankan fungsinya dengan adil dan objektif. Perlindungan hak-hak minoritas harus menjadi prioritas dalam pemilihan, dan setiap bentuk diskriminasi atau kekerasan berbasis identitas harus ditangani secara tegas.
Kelima, partisipasi politik yang aktif. Mengambil bagian dalam proses politik sebagai pemilih yang informan dan terlibat aktif adalah cara yang efektif untuk menghadapi politik identitas yang tidak sehat. Pemilih harus mengajukan pertanyaan yang kritis kepada calon, mengikuti debat publik, dan memilih berdasarkan pertimbangan yang substansial dan bukan hanya berdasarkan faktor identitas semata.
Keenam, mengembangkan platform media sosial yang bertanggung jawab. Perusahaan media sosial harus bertanggung jawab atas dampak yang ditimbulkan oleh platform mereka. Upaya untuk mengurangi penyebaran informasi yang salah, filter gelembung, dan retorika yang divisif adalah langkah yang diperlukan untuk mengurangi pengaruh negatif politik identitas dalam ruang digital.
Menghadapi problematika politik identitas dalam pemilu memang sangat memerlukan kerjasama dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga pendidikan, media, partai politik, dan masyarakat. Dengan mempromosikan dialog inklusif, dan pendidikan yang bervariatif.
Beberapa problematika politik identitas yang sangat mungkin terjadi dalam Pemilu 2024, antara lain yang pertama pemecahan masyarakat. Politik identitas dapat memperdalam pemecahan masyarakat berdasarkan faktor-faktor seperti agama, etnisitas, ras, atau gender. Kandidat atau partai politik mungkin cenderung memanfaatkan perbedaan ini untuk memperoleh dukungan dari kelompok tertentu, yang pada gilirannya dapat memperburuk polarisasi politik dan meningkatkan konflik sosial.
Kedua, diskriminasi dan marginalisasi. Politik identitas yang kurang bertanggung jawab dapat memicu diskriminasi dan marginalisasi terhadap kelompok minoritas. Kandidat atau partai politik yang mengandalkan retorika atau kebijakan yang mengeksploitasi perbedaan identitas mungkin mengabaikan perlindungan hak-hak individu atau kelompok yang lebih lemah.
