Sementara Ketua DPP LPM RI sekaligus Ketua Komisi II DPR RI Dr. H. Ahmad Doli Kurnia Tanjung mengatakan, LPM adalah organisasi masyarakat yang kepengurusannya mulai dari level nasional hingga pelosok desa, oleh sebab itu LPM harus menunjukan eksistsensi aktifnya sebagai ormas.
“Organisasi ini akan bisa terlihat, dan akan lengkap eksistensinya keberadaannyan dirasakan masyarakat desa. Pembangunan di Indonesia semakin berkembang, fokus pembangunan terkonsentrasi, dan LPM sudah duluan ada di desa,” katanya.
Ia berharap, pemerintah daerah dan LPM berkolaborasi terutama untuk fasilitator, terlebih LPM aktif dengan anggota 5 hingga 10 orang pada tiap desa.
“LPM ini aset masyarakat, jadi Pemda membutuhkan LPM sebagai mitra agar visi dan misi Pemprov itu sampai ke tingkat desa,” pungkasnya.
