JAKARTA, GLOBALPLANET - Wakil Ketua FPKS DPR RI Mulyanto minta Pemerintah bentuk tim pengawas, setelah diterapkannya kebijakan domestic market obligation (DMO) komoditas crude palm oil (CPO) akhir Januari 2022.
Tim ini bertugas mengawasi pelaksanaan DMO CPO sekaligus menindak perusahaan CPO dan minyak goreng yang terbukti terlibat kartel.
lebih lanjut tutur Mulyanto, Pemerintah jangan segan menindak siapapun yang terbukti mengacaukan sistem produksi dan distribusi minyak goreng. Karena perbuatan mereka telah menyengsarakan masyarakat.
“Tim terdiri dari Kementerian terkait, Kepolisian dan Kejaksaan. Tim ini harus kuat karena berhadapan dengan kartel yang ditenggarai mempunyai jaringan luas,” tegasnya, dikutip daari laman resmi Partai PKS.
Mulyanto juga minta Pemerintah untuk konsisten dan tegas dalam menerapkan kebijakan DMO CPO ini. Jangan sampai mencla-mencle dan terkesan takut kepada taipan minyak sawit. “Hari ini masih banyak laporan masyarakat, bahwa minyak goreng curah sulit ditemui di pasaran. Untuk itu Pemerintah mengawasi rantai distribusi CPO dan minyak goreng ini untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan DMO tersebut,” tutur Mulyanto.
