PALEMBANG, GLOBALPLANET - Pengurus DPW Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) Provinsi Sumatera Selatan Periode 2022 - 2027 resmi dikukuhkan, Sabtu (6/8/2022), di Hotel Aston Jalan Basuki Rahmat Palembang.
Dihadapan Gubernur Sumsel H Herman Deru, Ketua APKSINDO Sumsel H Slamet Somo Sentono, mengatakan siap bersinergi dengan pemerintah dan pihak terkait untuk kesejahteraan petabni sawit di Sumsel.
“APKASINDO siap bersinergi dan bekerja keras demi kemakmuran petani sawit dan rakyat pada umumnya. Setelah pengukuhan ini, kita juga segera melakukan pengukuhan kepada DPD di 17 kabupaten/kota di Sumsel," katanya.
Lanjutnya, DPD sangat berguna untuk penguatan penghasilan dan pendapatan di daerah. "Masukan untuk di daerah harus punya basis dan harus punya nilai tawar politik. Untuk itu harus ada yang duduk menjadi anggota DPR supaya bisa merubah sebuah sistem terutama mengatur harga sawit, oleh karena itu kita mohon dukungan semua pihak," ujarnya.
Menurutnya, di daerah khususnya Banyuasin sudah banyak koperasi bermitra dengan perusahaan kelapa sawit. "Terima kasih kepada semua pihak, perusahaan kelapa sawit yang mendukung dan bersedia bermitra dengan para petani," katanya.
Sementara itu, Gubernur Sumsel H Herman Deru dalam sambutannya memberikan ucapan selamat untuk ketua DPW APKASINDO yang baru dikukuhkan. "Saya berharap ketua yang baru bisa membawa lebih cepat dan lebih baik lagi bagi kepentingan organisasi dan anggotanya," ujarnya.
“Kita harus bangga bahwa petani - petani sawit kita mempunyai wadah yang akan membina dan mengarahkan sampai dengan para petani bisa mandiri dari ulu sampai Ilir,” terangnya.
Menurut Herman Deru dirinya sering ditanya soal kelangkaan minyak goreng, masalah buruknya TBS dan lain-lain. "Berbicara kelangkaan minyak goreng tentunya untuk Sumsel sendiri sangat naïf. Bahwa ada 1,3 juta hektar lahan sawit di sumsel ini kalau dibagi dengan jumlah penduduk untuk 6 orang itu bisa punya 1 hektar lahan sawit. Jadi masyarakat banyak yang tidak percaya, kalau minyak goring bisa langka. Ini tentu ada sesuatu yang harus di benahi baik dari pusat, tingkat provinsi, tingkat kabupaten kota dan sistem diperkebunan nya sendiri, PKS hingga pendistribusian minyak goreng itu sendiri," ungkapnya.
Sedangkan untuk masalah TBS sendiri masih fluktuatif sekali, padahal sudah ada aturannya harga. "Di provinsi lain sudah ada Pergub nya, namun Pergub mengikuti SK Menteri. Tetapi tidak apa di Sumsel akan kita buat juga, agar penguatan berlaku lebih tajam lagi," tegas Herman Deru.
