Isu terkini lainnya adalah mengenai audit industri sawit oleh BPKP. Terkait hal ini GAPKI sebagai asosiasi mendukung kebijakan tersebut, mengingat sejak terbitnya Inpres No. 8 Tahun 2018 tentang moratorium perizinan industri sawit, maka perusahaan sudah diminta melakukan evaluasi perizinan dan juga peningkatan produksi.
“Diharapkan juga dengan audit maka data industri sawit akan menjadi lebih jelas dan aktual, sehingga kebijakan yang nantinya diambil juga akan lebih sesuai,” jelasnya.
Perkebunan sawit mandiri berperan penting dalam industri sawit. Berdasarkan statistik Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan tahun 2020 luas perkebunan sawit di Sumatera Selatan adalah 1,2 juta Ha dan 42% merupakan kebun milik masyarakat yaitu plasma dan swadaya/mandiri.
Salah satu tantangan perkebunan sawit rakyat adalah produktivitas yang masih relatif rendah oleh karena itu perlu upaya untuk ditingkatkan yaitu salah satunya adalah replanting/peremajaan sawit rakyat (PSR).
Diharapkan dengan produktivitas yang lebih baik maka dapat mendorong penguatan perkebunan rakyat dan petani sawit akan lebih sejahtera, disamping juga perlu penguatan SDM pekebun.
Terkait PSR, GAPKI berkomitmen untuk mendukung program pemerintah dalam percepatan PSR dengan membentuk satgas percepatan PSR dan bekerjasama dengan pihak-pihak terkait.
“Sangat penting bagi seluruh stakeholder perkebunan kelapa sawit untuk saling mendukung, membina komunikasi dan hubungan yang baik, sehingga industri kelapa sawit dapat berkelanjutan dan berdaya saing,” pungkasnya.
Ketua APKSINDO Sumsel H Slamet Somo Sentono, mengatakan siap bersinergi dengan pemerintah dan pihak terkait untuk kesejahteraan petabni sawit di Sumsel.
“APKASINDO siap bersinergi dan bekerja keras demi kemakmuran petani sawit dan rakyat pada umumnya. Setelah pengukuhan ini, kita juga segera melakukan pengukuhan kepada DPD di 17 kabupaten/kota di Sumsel," katanya.
Lanjutnya, DPD sangat berguna untuk penguatan penghasilan dan pendapatan di daerah. "Masukan untuk di daerah harus punya basis dan harus punya nilai tawar politik. Untuk itu harus ada yang duduk menjadi anggota DPR supaya bisa merubah sebuah sistem terutama mengatur harga sawit, oleh karena itu kita mohon dukungan semua pihak," ujarnya.
Menurutnya, di daerah khususnya Banyuasin sudah banyak koperasi bermitra dengan perusahaan kelapa sawit. "Terima kasih kepada semua pihak, perusahaan kelapa sawit yang mendukung dan bersedia bermitra dengan para petani," katanya.
