Sebab itu, lanjutnya, HNSI harus berkoordinasi dengan PT Pertamina sebagai perusahaan minyak negara.
"HNSI harus menjembatani antara nelayan dan pertamina. Bila perlu, HNSI buat sendiri stasiun BBM untuk melayani para nelayan tersebut, sehingga nelayan bisa mendapatkan harga BBM yang sesuai," terangnya.
Menurutnya, upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk para nelayan memang harus dilakukan secara kolaborasi.
"Penghasilan profesi nelayan ini sangat rentan. Karena memang dipengaruhi beberapa faktor mulai cuaca, tansportasi dan lainnya. Sebab itu, kita harapkan HNSI dapat memberikan perubahan terhadap kehidupan nelayan ini melalui berbagai upaya, sehingga nelayan ini menjadi profesi terhormat," tuturnya.
Diketahui, Sumsel sendiri merupakan salah satu daerah di tanah air yang memiliki potensi perikanan dan kelautan. Dimana, Sumsel memiliki perairan laut seluas 8.035,11 km² dan luas perairan umum daratan mencapai 2.505.000 Ha.
Berdasarkan data yang dihimpun, produksi perikanan tangkap dan budidaya di Sumsel pada tahun 2021 mencapai 427.901,8 ton.
Produksi itu, disebut-sebut merupakan produksi terbesar dibanding provinsi lain di pulau Sumatera.
Disisi lain, pelantikan pengurus HNSI Sumsel dilakukan langsung oleh Ketua Umum DPP HNSI Mayjen TNI (Purn) H Yusuf Soliehin.
Hadir pula dalam pelantikan tersebut, Sekjen DPP HNSI Lidya Assegaf, Ketua DPD HNSI Ponco Darmono dan sejumlah pejabat di lingkungan Pemprov Sumsel.
