AS, GLOBALPLANET - Seperti dilansir Reuters dan AFP, Selasa (8/12/2020), penunjukan Jenderal Lloyd Austin sedikit mengejutkan karena sebelumnya Michelle Flournoy menjadi kandidat yang dijagokan menempati jabatan tersebut. Flournoy yang pernah menjabat Wakil Menhan AS akan menjadi wanita pertama yang menjabat Menhan jika ditunjuk oleh Biden.
Informasi soal keputusan Biden menunjuk Austin menjadi Menhan AS dilaporkan pertama kali oleh Politico. Media-media terkemuka AS lainnya, seperti CNN dan New York Times, yang mengutip sejumlah sumber yang memahami keputusan itu, menyebut Biden telah mengambil keputusan pada Senin (7/12) waktu setempat dan akan mengumumkannya secara resmi pada Jumat (11/12) mendatang.
Penunjukan Austin menjadi Menhan membutuhkan persetujuan Kongres AS, khususnya Senat.
Austin (67) yang merupakan pensiunan jenderal bintang empat ini dikenal sebagai veteran untuk konflik Irak dan Afghanistan. Dia pernah memimpin pasukan AS dalam misi di Baghdad tahun 2003 dan pernah menjabat Kepala Komando Pusat AS.
Disebutkan juga bahwa Austin mengabdi dalam militer AS selama empat dekade. Dia lulusan Akademi Militer West Point dan meniti karier dengan berbagai tugas, mulai dari memimpin peleton hingga mengelola grup logistik dan mengawasi rekrutmen, sebelum akhirnya memiliki pekerjaan senior di Pentagon.
Pada Maret 2003, Austin menjabat sebagai asisten komandan divisi dari Divisi Infanteri ke-3 ketika pasukan AS bergerak dari Kuwait ke Baghdad, dalam invasi AS ke Irak. Dari akhir tahun 2003 hingga 2005, Austin bertugas di Afghanistan sebagai pemimpin Gugus Tugas Gabungan 180 -- operasi pimpinan AS yang bertujuan menstabilkan situasi keamanan di negara tersebut.
Tahun 2010, Austin diangkat menjadi komandan jenderal pasukan AS di Irak, dan dua tahun kemudian menjadi Komandan Pusat AS -- yang bertanggung jawab atas semua operasi Pentagon di Timur Tengah dan Afghanistan.
Austin pensiun dari militer tahun 2016, dan bergabung dengan Dewan Direktur Raytheon Technologies, salah satu kontraktor terbesar Pentagon.
Dia membutuhkan persetujuan khusus dari Senat AS karena hukum federal mengharuskan setiap pejabat militer untuk menunggu 7 tahun setelah pensiun sebelum menjabat Menhan AS. Situasi serupa terjadi saat Presiden Donald Trump menunjuk mantan Jenderal Jim Mattis menjadi Menhan AS beberapa waktu lalu.
