JAKARTA, GLOBALPLANET - Hal ini ditegaskan dalam pernyataan resmi yang disampaikan melalui video conference, Kamis sore (9/4/2020). "PNS, TNI dan Polri termasuk pegawai BUMN serta anak perusahaan dilarang mudik," tegas presiden menjawab pertanyaan wartawan terkait terlihat ketidaktegasan pemerintah soal larangan mudik.
Untuk masyarakat, sambungnya, pemerintah akan lihat lebih detail perkembangan di lapangan. Akan dilakukan evaluasi dari hal - hal yang ada di lapangan. "Untuk masyarakat sekali lagi pemerintah menganjurkan untuk tidak mudik," katanya.
Tadi sampaikan, kata Presiden, bantuan sosial yang diberikan tujuannya agar warga mengurungkan niatnya untuk mudik. "Kemudian transportasi umum akan kita batasi. Kemudian angkutan pribadi mobil dan motor juga akan kita batasi. Nanti akan ada evaluasi, bisa saja kita putuskan hal yang berbeda setelah dievaluasi," tegasnya.
Kenapa pemerintah tidak langsung mengeluarkan larangan mudik untuk masyarakat, Presiden menjawab dari awal pemerintahan sudah melihat, mudik lebaran bisa sebabkan Covid-19 meluas. Namun ada dua kelompok pemudik yang tidak bisa ditahan.
"Pertama kelompok mudik karena masalah ekonomi karena ada pembatasan sosial. Kelompok kedua karena tradisi yang sudah puluhan tahun mudik. Ini kita anjurkan untuk tidak mudik," katanya.
"Sekali lagi, pembatasan mudik atau kemungkinan larangan mudik akan kita putuskan setelah evaluasi di lapangan setiap hari," tambah kepala negara.
