JAKARTA, GLOBALPLANET - Biro Komunikasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) dalam keterangan pers yang diakses globalplanet.news, Kamis (16/4/2020), menyebutkan rencana itu terungkap dalam paparan Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan dalam video conference Rakor Pengembangan Desa Wisata di DSP Danau Toba, digelar pada Rabu (15/4/2020).
Video conference itu diikuti oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Wishnutama,
Menteri PU-PR, Basuki Hadimuljono, Menkominfo Johny G. Plate, dan sejumlah pihak dari kementerian terkait.
“Sekarang kita tinggal bahas siapa berbuat apa, time table, berapa dana yang dihabiskan, Juli kita mulai bekerja, kalo tidak bisa kita mundur sebulan. Kemudian, kita membagi pekerjaan kepada kementerian/lembaga terkait agar terintegrasi, kita ikutkan pula ahli kultur orang Batak. Semua ini sudah tergambar apa yang harus dilakukan tiap kementerian/lembaga, jadi koordinasi juga harus ketat walaupun kita phsycal distancing,” ujar Luhut.
Ada 10 Desa Wisata yang rencananya akan dikembangkan di DSP Danau Toba, tiga terletak di Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas), empat desa di Kabupaten Toba, dan tiga desa di Kabupaten Tapanuli Utara.
Dari semua desa tersebut ada berbagai kebutuhan utama terutama infrastruktur yang wajib dibenahi, di antaranya perbaikan akses jalan (7 Desa), penyediaan air bersih (5 Desa), pelatihan SDM (3 Desa) dan perbaikan rumah adat (2 Desa).
Nantinya, kata Luhut, tujuh kementerian akan bahu membahu demi kebutuhan dukungan yang sudah disepakati bersama, misalnya saja, Kemenparekraf akan mengejar penyelesaian master plan Desa Wisata dan pendampingan serta pelatihan peningkatan kapasitas masyarakat untuk mengelola Desa Wisata.
Kemudian, Kemendes PDT akan melakukan pendampingan pengelolaan Dana Desa untuk kebutuhan bersama dan pendampingan pengelolaan BUMDES.
Lalu, Kementerian PU-PR akan melakukan perbaikan akses jalan menuju dan dalam kawasan Desa, perbaikan rumah masyarakat untuk dijadikan homestay, penataan kawasan permukiman, dan pembangunan fasilitas pengolahan sampah dan IPAL.
Kemenhub akan melaksanakan pembangunan dermaga dan halte pemberhentian Bus Air dan penyediaan angkutan wisatawan dengan Bus Air. Ada pula, Kemendikbud, Kementerian KLHK, Kemenkominfo dan juga BUMN, seperti Pertamina dan pihak swasta yakni Airy, tidak ketinggalan juga peran serta dari Pemda setempat yang harus menerjemahkan dukungan dan keinginan kuat masyarakat setempat.
Lebih lanjut, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Wishnutama, akan menindaklanjuti hasil kunjungan yang dilakukannya bersama dengan Menko Marves.
Wishnutama menyarankan, berkaca dari destinasi wisata di seluruh dunia, kesuksesan mereka adalah, dengan menjaga suasana yang kental dengan kearifan dan kultur lokal, dan yang terpenting adalah aksesibiltas dan juga kebersihan.
“Jadi kami harap para Bupati agar fokus terhadap kebersihan, dan pengelolaan sampah tetap terjaga. Tugas kami juga mencari potensi kreatifitas anak-anak muda yang masih memegang teguh adat dan budayanya,” ujar Wisnu.
Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, mengungkapkan, Kementerian PUPR sudah memulai pembangunan berbagai infrastruktur, sebagian sudah dalam proses lelang dan ditargetkan pada tahun 2020 ini sudah terjadwal.
“Program DSP Danau Toba dan lain-lain, seperti yang disampaikan Menko Luhut tadi, sudah mulai bekerjanya dan sudah mulai proses lelang semua, pada bulan Juni - Juli tahun ini sudah bisa dimulai,” jelas Basuki.
Menkominfo Johny G. Plate pun mengungkapkan kesiapannya, yakni dengan jalan optimalisasi jaringan yang dibutuhkan sebagai koordinat wilayah yang butuh jaringan internet.
“Di beberapa titik masih perlu jaringan, makanya kita perlu memberikan informasi yang cepat, agar provider bisa membangun dengan cepat juga,” terangnya.
Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub menyatakan, beberapa dermaga juga sudah mulai dibangun, dan untuk galangan kapal, sudah dianggarkan dan bias dimulai pada tahun 2021. Dan dari Dirjen Perhubungan Udara Kemenhub, juga menyatakan, untuk Bandara Sibisa, runway-nya sudah dapat didarati oleh pesawat berbadan sedang sejenis ATR.
Dalam laporannya pada Rakor virtual tersebut, Plt Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kemenko Marves, Odo R.M. Manuhutu antara lain mengungkapkan, bahwa pihaknya selama satu bulan lebih, terus melaksanakan komunikasi intens dengan Menparekraf.
Menurutnya, pengembangan Desa Wisata di DSP Danau Toba harus mencakup budaya dan kearifan lokal setempat dan juga mengguanakan bahasa daerah sebagai warisan luhur masyarakat Batak.
“Desa Sigapiton masih sangat kental budaya dan kearifan lokalnya, Sigapiton akan menjadi contoh untuk pembangunan 9 desa lainnya,” tutupnya.