MEDAN, GLOBALPLANET - Massa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Bersatu Medan (AMMBM) itu memprotes soal pemecatan ratusan tenaga honorer Satpol PP tanpa pesangon dan gaji, namun di saat yang sama gaji para honorer sepanjang Januari sampai Desember 2019 tetap dicairkan.
Roy Sianturi, koordinator aksi AMMBM, dalam orasinya mengungkapkan, ada 150 tenaga honorer Satpol PP Kota Medan yang dipecat tanpa gaji dan pesangon. Ia meminta DPRD Medan memproses kasus ini.
Roy juga mendesak agar DPRD Medan memproses dugaan korupsi karena gaji para honorer tetap dicairkan namun tidak diterima oleh para honorer.
"Desember 2019 kami sudah mengadu ke Komisi I DPRD Medan. Ada enam anggota Komisi I saat itu yang menerima kami. Di situ kami dijanjikan akan digelar RDP (Rapat Dengar Pendapat (RDP) tetkait kasus kami ini pada bulan Januari 2020, tapi sampai saat ini RDP itu tak kunjung ada," tegas Roy.
Para demonstran terus bertetiak meminta anggota DPRD Medan untuk keluar menemui para demonstran. Namun yang keluar adalah Humas DPRD Medan, Ika Syafitri Dewi, yang berjanji akan mrnyampaikan aspirasi para demonstran.
Para demonstran menolak sikap Humas DPRD Medan dan mendesak ada anggota Komisi.I yang menemui mereka langsung.
