Tulisan ini mencoba melengkapi perspektif dari dampak buruh (employment). Dampak ini akan serius bila pelarangan berjangka lama. Pelarangan ekspor bikin pabrik sawit berhenti karena tangki minyak penuh. Akibatnya pabrik tidak bisa menerima TBS. Para supir dan kenek terpaksa berhenti bekerja. Harga TBS petani pun langsung terseret merosot. Artinya perawatan kebun juga akan dikurangi atau dihentikan. Dana perawatan tak akan cukup.
Kekuatiran ini sangat beralasan. Lebih dari 70% produksi sawit nasional memang harus diekpor. Konsumsi dalam negeri (biofuel, migor dll) hanya memerlukan 30% dari total produksi. Jadi pasar ekspor itu adalah keharusan. Dan kelangkaan minyak goreng bukanlah karena kekurangan bahan baku. Menjadi pertanyaan mengapa hilang dan mahal. Jawabanya adalah ramuan jitu regulasi dan integritas implementasi regulasi.
Akan ada kondisi serius dari sisi buruh bila pelarangan berkepanjangan. Akan ada sederet armada angkut dan supir yang behenti bekerja. Tukang panen menghentikan aktivitas panen, karena TBS tidak bisa dijual atau dikirim ke pabrik. Demikian juga kegiatan perawatan. Warung makan istirahat para supir armada angkut TBS dan CPO juga akan sepi. Intinya aktivitas pekerja di ekosistim rantai pasok sawit akan melambat atau bahkan berhenti.
Untuk kita ingat, sesuai data: ada hampir 5 juta pekerja di hulu, 2 juta lebih petani dan total 16.2 juta hingga rantai pasok. Itu adalah skenario terburuk dan kita berharap tidak terjadi. Kita percaya bukan itu tujuan dari pelarangan Presiden Jokowi. Kita dukung Presiden untuk menemukan solusi. Sehinga dapat menyelesaikan masalah tanpa masalah (baru). Mengutip slogan Pegadaian. Semoga.
Sumarjono Saragih : Ketua Apindo Sumsel dan Founder WISPO (Worker Initiative for Sustainable Palm Oil)
