Husin menjelaskan kehadiran MPP akan dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat pengguna layanan, tentang kepastian dan kejelasan waktu, biaya maupun persyaratan yang diperlukan.
"Target kami bukanlah terbangunnya MPP, tetapi bagaimana layanan jauh lebih baik dari sekarang, baik dari sisi waktu, dari sisi biaya serta dari sisi kepastian karena hal ini sebetulnya menjadi keinginan pengguna layanan, mereka butuh kepastian," terang dia.
Terkait hal itu, dia juga mengajak kepada seluruh organisasi perangkat daerah, instansi vertikal, BUMN serta BUMD untuk bersama menyediakan pelayanan yang maksimal.
"Agar masyarakat lebih mudah mengurus pelayanan dan nantinya diharapkan akan dapat juga berimbas pada kesejahteraan" ujar dia.
Sementara Deputi bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Diah Natalisa saat berkunjung ke Ogan Komering Ilir awal November lalu menjelaskan, pemberi layanan dari pemerintah, BUMN/D, dan swasta harus bisa menerapkan sistem yang terintegrasi.
"Bukan hanya menyatukan layanan secara fisik, namun yang terutama secara sistem, dimana keterpaduan ini mendorong adanya pemanfaatan data bersama yang memungkinkan terjadinya penyederhanaan dalam pengelolaan data dan informasi dalam proses pelayanan," jelas Diah yang hadir selaku narasumber workshop akuntabilitas kinerja dan pelayanan publik di Kayuagung, (13/11) lalu.
