"Disini kami menyampaikan berkaitan dengan kebijakan-kebijakan pemerintah terkait penyesuaian harga BBM dan bantalan sosial bagi warga masyarakat yang terdampak melalui kementerian sosial," terang dia.
Pada kesempatan itu Polres dan Pemkab OKI juga mengundang Pertamina. Hadirnya Pertamina ini terkait perbandingan BBM antarnegara.
"Kami juga mengundang Pertamina, agar dapat memberikan pemahaman kepada kita bagaimana perbandingan BBM antara di Indonesia khususnya di Kabupaten OKI ini dengan negara-negara lain dan apa yang menjadi penyebab latar belakangnya dan sebagainya,” ujarnya.
Lanjut Anton, yang paling penting dalam acara FGD ini adalah untuk memberikan pemahaman tentang pengalihan subsidi BBM ke bantalan sosial. "Agar bisa sama-sama dipahami dan dimengerti oleh masyarakat,” tuturnya.
Kapolres OKI, melalui Kabagren Polres OKI Kompol Hasanuddin menjelaskan tugas pokok Polri adalah menciptakan suasana kondusif memelihara keamanan dan ketertiban.
“Kita mengantisipasi dampak atau gejolak di masyarakat akibat masyarakat mendapatkan informasi sepenuhnya,” ujar Hasanudin.
Sementara itu, anggota DRPD OKI, Jauhari mengatakan DPRD OKI menyaring setiap masukan pada FGD kali ini agar menjadi telaah lebih komprehensif.
"Saya mewakili aspirasi rakyat, tentu akan mengamati, mendengarkan, dan menyampaikan keinginan masyarakat di OKI untuk dilakukan pembahasan yang lebih serius lagi untuk hal ini," kata Jauhari.
Jauhari menambahkan sekalipun ada opsi untuk pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi masyarakat yang menjadi sasaran. Hal ini juga perlu diperhitungkan dengan sebaik-baiknya, sehingga penerima manfaat adalah orang-orang seharusnya menerima hal tesebut.
Perwakilan organisasi mahasiswa yang ada di OKI turut hadir menyampaikan respons, tanggapan dan usulan sehingga masyarakat dapat dengan bijak mengatur keuangan menyikapi penyesuaian harga BBM secara nasional.
