PALI, GLOBALPLANET - Karenanya, disarankan agar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) PALI, Sumsel untuk berkoordinasi terlebih dahulu dengan pengguna fasilitas publik agar hasil pembangunan sesuai dengan azas manfaat.
"Seperti gedung paripurna DPRD, yang menurut kami kurang efektif dan azas manfaatnya masih kurang begitu dibutuhkan oleh dewan. Sebab, untuk apa ada gedung paripurna kalau ruang kerja kami belum ada," kata Ketua Fraksi PKS, Edi Eka Puryadi usai rapat paripurna DPRD PALI dalam rangka membahas LPJ tahun 2019, Rabu (15/7/2020).
Termasuk, pembangunan Rumah Sakit Bhayangkara, Edi Eka memberi masukan agar dinas terkait harus berkoordinasi dengan kementerian kesehatan.
"Kami berharap kedepan setiap program yang akan dijalankan harus berkoordinasi dengan pengguna serta harus dirancang dengan matang. Intinya stakeholder harus dilibatkan, jangan asal bangun tapi manfaatnya belum begitu dibutuhkan," terangnya.
Sementara, Plt Kepala Dinas Perkim PALI, Ahmad Hidayat melalui PPTK Pembangunan, Ardi mengatakan, pembangunan untuk ruang kerja wakil rakyat serta sekretariatnya bakal dimulai tahun ini.
"Hanya saja bertahap, akhir tahun ini gedung perkantoran dewan selesai konstruksi rangka bangunan. Kalau untuk gedung paripurna diprediksi ditunda karena anggaran kurang. Tapi, kalau rekanan bersedia menyelesaikan, kemungkinan dilanjutkan," tukasnya.
