OKU TIMUR, GLOBALPLANET.news - "Saya sudah dapat informasi adanya pungutan dari panitia kepada calon kepala desa. Biaya Pilkades itu seharusnya menjadi tanggungjawab APBD, yang diperuntukkan untuk kotak suara, cetak surat suara, honorium panitia dan lainnya yang sudah terinci dalam anggaran," ujar Fahrurrozi, Rabu (3/2/2021).
Dikatakan Rozi, Pilkades harus ada azas legalitas. Sebelum dilaksanakan, harus ada aturan terlebih dahulu terutama tentang biaya Pilkades, boleh tidaknya memungut dana dari calon kepala desa.
"Dalam waktu dekat ini, kita akan panggil Kepala Dinas PMD untuk meminta kejelasan secara terperinci terkait anggaran Pilkades yang bersumber dari APBD serta aturan yang ada. Jika memang secara aturan tidak dibolehkan memungut dana dari calon, itu pungutan itu termasuk pungli," tegas dia.
Sementara, Asisten Tata Pemerintahan Setda OKU Timur, Dwi Supriyanto, menambahkan, sumber pembiayaan Pilkades serentak ada dua, yakni dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) yang dianggarkan melalui APBD dan desa.
"Jika dari APBD besarnya Rp 11 miliar, tidak salah itemnya rinciannya ada empat, salah satunya honorium panita. Kita berharap dana dari APBD itu sudah cukup untuk biaya Pilkades," imbuhnya.
Pemkab OKU Timur tidak pernah memberikan perintah maupun imbauan kepada desa dan Panitia Pilkades untuk memungut dana dari calon Kepala Desa. Namun jika dirasa pembiayaan Pilkades dari APBD kurang, Panitia Pilkades harus bisa mengatasi hal itu selama tidak menyalahi aturan yang ada.
"Contohnya makan minum, rapat, ATK, tenda itu tidak dianggarkan dalam APBD. Seharusnya bisa saja dianggarkan melalui APBDes, namun kita belum pantau apakah ada desa yang menyelenggarakan Pilkades yang menanggarkan dalam APBDes. Pada intinya tidak dibolehkan memungut dana dari calon," ujarnya.
Dia berharap pelaksanaan Pilkades bisa berjalan dengan aman, tertib, kondusif dan tidak menimbulkan residu di masyarakat. "Kita harap masyarakat sudah semakin dewasa dalam berpolitik. Pelaksanaan Pilkades tetap mengedepankan protokol kesehatan," terangnya.
