OKI, GLOBALPLANET - Supervisi dari Ditpamobvit Polda Sumsel melakukan giat risk assessment atau penilaian pemantauan risiko pengamanan logistik pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) OKI, Jumat (27/10/2023).
Pada KPU OKI, pihak Polda Sumsel melakukan pengecekan prosedur pengamanan yang sudah diterapkan oleh KPU dan Bawaslu OKI.
Pemeriksaan tersebut meliputi sarana pengamanan yang ada di gudang logistik di KPU, mulai dari kamera pemantau (CCTV), alat pemadam api serta petugas keamanan.
“Kami telah mengecek gudang logistik di KPU, sarana pengamanan sudah ada seperti alat pemadam api ringan dan CCTV. Namun tata letak yang harus dibenahi, karena tidak sesuai dengan arahnya,” kata Kasubdit Audit Ditpamobvit Polda Sumsel, AKBP Milwani, dikutip dari laman krsumsel, Sabtu (28/10/2013).
Pada operasi Mantap Brata nanti, pihaknya akan berkoordinasi dengan Polres OKI untuk melakukan pengawalan pengamanan penuh pada KPU dan Bawaslu OKI.
“Nanti disiapkan pengamanan pada gudang di KPU dan pengawalan kotak suara,” katanya.
Untuk jumlah personel pengamanan di KPU dan Bawaslu OKI, Milwani belum bisa memastikan terkait hal tersebut. "Kita masih belum tahu, tergantung pihak Polres OKI nantinya,” katanya.
Ketua KPU OKI Deri Siswandi menjelaskan, Polda Sumsel lebih meninjau sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan Pemilu 2024 di OKI.
“Ada beberapa rekomendasi yang telah disampaikan sesuai fakta di lapangan yang harus dipenuhi KPU, sesuai standar penilaian,” katanya.
Deri juga mengungkapkan, sistem keamanan di KPU akan berkolaborasi dengan pihak kepolisian. Lanjutnya, pengamanan internal KPU OKI sudah dilakukan sesuai standar yang diberikan Polda Sumsel.
“Karena mengingat gudang merupakan objek vital, jadi kami membutuhkan pendampingan dari pihak kepolisian Polres OKI,” tegasnya.
Sementara Kabid Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu OKI Kaprowi mengatakan, pihaknya akan menyiapkan sarana dan prasarana yang harus dipenuhi sesuai standar penilaian Polda Sumsel.
“Seperti alat pemadam api ringan dan CCTV akan kita siapkan, karena memang Bawaslu OKI belum memiliki sarana tersebut,” katanya.
Ia menambahkan, Polda Sumsel meminta agar petugas keamanan di Bawaslu OKI harus memiliki sertifikat dan telah mengikuti Pendidikan Dasar (Diksar).
“Petugas keamanan di Bawaslu juga nantinya harus berseragam sesuai penilaian Polda Sumsel,” tutupnya.
