LAHAT, GLOBALPLANET - Kepala Dinas PRKPP Lahat Limra Naupan ST MT melalui Kabid Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Harry Umar Syarif ST MM didampingi Kasi Perumahan, Yulian Sisko ST mengungkapkan, masyarakat yang mendapat program BSPS tersebut merupakan masyarakat berpenghasilan rendah, dengan kriteria Rumah Tak Layak Huni (RTLH) meliputi keamanan bangunan, kecukupan ruang, dan aspek kesehatan.
“Misal masyarakat yang berpenghasilan rendah ialah tukang ojek atau petani namun pendapatannya hanya cukup untuk keluarga, rumahnya dinding atau atap sudah tidak layak lalu sempit dan kurangnya sanitasi rumah," ujarnya, Senin (5/4/2021).
Dijelaskannya bahwa untuk usulan tahun 2021 ini ada sebanyak 400 unit RTLH. Hanya saja, yang rencananya terealisasi ada 200 unit dan sudah dilakukan verifikasi, sementara untuk data RTLH dari tahun 2019 ada 5.600 unit yang diusulkan dan jumlah tersebut bisa berkurang dan bertambah.
“Tetapi juga bisa berkurang, karena sejak tahun 2019 ada ratusan unit rumah yang mengikuti program BSPS dari anggaran APBN ini. Tahun 2019 saja ada 120 unit rumah mengikuti program BSPS, kemudian ditahun 2020 ada 274 unit rumah. Selain itu, bisa saja 5.600 RTLH tersebut, masyarakatnya telah mengalami peningkatan ekonomi, dan rumahnya telah mengalami peningkatan secara mandiri oleh masyrakat. Sehingga bisa dikategorikan bukan lagi RTLH,”sampainya.
