JAKARTA, GLOBALPLANET - Menurut Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Komando Strategi Pembangunan Pertanian (Kostratani) diharapkan akan lebih cepat menggerakkan pembangunan pertanian pedesaan menuju pertanian maju, mandiri dan modern. Hal itu disampaikan Mentan Syahrul pada Sosialisasi Pemanfaatan Dana KUR dan Implementasi Kostratani di Wisma Negara CPI Kota Makassar, Sabtu (25/1/2020).
"Peran itu nanti digerakkan oleh BPP sebagai pusat pelaksanaan Kostratani dengan mengefektifkan penyuluhan dan meningkatkan keahlian para penyuluh pertanian," kata Syahrul.
Oleh karena itu, Kostratani menurut Mentan Syahrul di desain agar bisa mengidentifikasi potensi komoditas unggulan lokal yang bisa mengungkit pendapatan dan kesejahteraan petani.
"Merica yang sering kita temukan di meja restoran-restoran, dengan intervensi teknologi dan pendampingan penyuluh, ke depan hal seperti ini sudah bisa diproduksi di level Kostratani. Cita-cita bersama kita, satu Kostratani memiliki satu pabrik," ungkap Syahrul.
Pada kesemptan itu juga, Mentan Syahrul menyerahkan bantuan pertanian untuk propinsi Sulsel dengan total 150 miliar rupiah dalam bentuk 50 unit Traktor Roda 4, 100 unit Traktor Roda 2, 100 unit Pompa Air, 30 unit Combine Harvester, 3,3 ribu ton benih padi, 2,7 ribu ton benih jagung hibrida, 180 ton benih kacang tanah, 338 benih kedelai, 25 ton benih kacang hijau serta pembagian KUR kepada 5 perwakilan Kelompok Tani.
Sementara itu, Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Sarwo Edhy memgatakan bahwa serapan KUR pertanian nasional sampai dengan tanggal 24 Januari 2020 sudah mencapai Rp600 miliar.
"Total nilai KUR pertanian adalah Rp50 triliun. Pembiayaan ini diperuntukkan untuk membantu budidya perkebunan, tanaman pangan, hortikuktura dan pertenakan dengan bunga yang rendah yaitu 6 persen," kata Sarwo.
Selain skema KUR, Sarwo Edhy juga menghimbau kepada petani yang hadir untuk bisa mengakses asuransi pertanian. "Ada asuransi padi dan asuransi ternak. Pemerintah memberikan subsidi sehingga petani dibantu dalam pembayaran preminya. Petani cukup membayar 36 ribu, 144 ribu dibayarkan oleh pemerintah. Sehingga jika padi yang ditanam mengalami puso karen kekeringan atau banjir maka akan diganti 6 juta per hektar untuk satu kali masa tanam," ungkap Sarwo.
Sedangkan, bagi peternak yang telah mengikuti asuransi, pemerintah akan mengganti ternaknya yang mati atau hilang, misalnya sapi, akan mendapat dana pengganti Rp10 juta per ekor dengan membayar premi sebesar Rp40 ribu, sementara sisanya,Rp160 ribu, akan dibayarkan oleh pemerintah.
Namun, semua bantuan yang diberikan itu, menurut mantan Gubernur Sulsel ini hanya sebagai stimulan, yang perlu segera dilakukan adalah terus melkukan konsolidasi dan merubah paradigma pengelolaan usaha tani menjadi skala bisnis. Segala bentuk upaya itu akan dikontrol dan dikendalikan oleh Kostratani dan Agricultural War Room (AWR), dengan daya dukung berupa akurasi data.
"Kita monitoring setiap permasalahan termasuk distribusi pupuk bersubsidi yang aku terima beritanya sewaktu memaparkan Kostratani di kantor pusat FAO di Roma. Tidak butuh lama, hal itu bisa diselesaikan," ungkapnya. (Inilah)
