MEDAN, GLOBALPLANET.news - Kepala PT Bursa Efek Indonesia (BEI) Perwakilan Sumatera Utara, Muhamad Pintor Nasution, kepada para wartawan di Medan, Jumat (16/4/2021), menyebutkan salah satu indikator pesatnya pertumbuhan ekonomi syariah bisa dilihat dari momen kebangkitan pasar modal syariah Indonesia sejak 10 tahun lalu.
"Saat itu diluncurkan Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI), lalu ada Fatwa DSN-MUI Nomor 80 Tahun 2011, dan Sharia Online Trading System (SOTS)," ujar Pintor. Setelah itu, ungkapnya, jumlah investor yang bertransaksi efek syariah di Pasar Modal Indonesia kian bertambah dalam satu dekade, diikuti semakin besarnya transaksi efek syariah.
Ia menjelaskan, efek syariah di pasar modal terdiri atas sejumlah instrumen seperti saham syariah, sukuk, reksa dana syariah dan ETF syariah. "Saham syariah dan sukuk biasa dibeli dan dikelola sendiri tiap investor. Sedangkan reksa dana dan ETF syariah, dikelola oleh Manajer investasi," papar Pintor.
Ia menyarankan agar investor bisa membeli reksa dana syariah melalui Manajer Investasi yang mengelola reksa dana syariah, atau melalui agen penjual reksa dana, seperti bank dan agen penjual lainnya. "Yuk kita fokus pada saham syariah. Bagaimana seorang investor atau manajer investasi mengetahui saham yang dipilihnya adalah saham yang memenuhi kriteria saham syariah?" kata Pintor dengan nada bertanya.
Ia menjelaskan, aktivitas perdagangan di pasar modal diawasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK). "Nah, OJK-lah yang mengumumkan Daftar Efek Syariah (DES). OJK menyeleksi saham-saham emiten atau perusahaan publik yang sesuai dengan prinsip syariah bersama Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)," ujar Pintor.
Kata dia, DES diterbitkan OJK sebanyak dua kali dalam setahun atau setiap semester. Penetapan efek syariah ini dilakukan berdasarkan beberapa kriteria, mulai dari kegiatan usaha, rasio utang berbasis bunga/riba terhadap aset, hingga rasio persentase pendapatan non-halal terhadap total pendapatan.
Pada tahun 2007, kata Pintor, Bapepam-LK menerbitkan Peraturan Bapepam dan LK Nomor II.K.1 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah dan diikuti dengan peluncuran DES pertama kali oleh Bapepam dan LK. "Ketika itu rasio keuangan yang dipakai adalah rasio utang berbasis bunga/riba terhadap ekuitas, yang toleransinya tidak boleh lebih dari 82 persen," ujarnya.
Selanjutnya pada 2012, Pintor menyebutkan, telah dilakukan perubahan terhadap kriteria tersebut dengan diterbitkannya Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: KEP-208/BL/2012. Dengan demikian, rasio utang terhadap ekuitas diganti menjadi rasio utang terhadap aset dan berlaku hingga saat ini.
"Persentase rasionya juga berubah. Saat ini kriteria screening saham syariah adalah rasio utang berbasis bunga/riba terhadap aset tidak boleh lebih dari 45 persen, kegiatan emiten tidak bertentangan dengan prinsip syariah, dan pendapatan non-halal terhadap total pendapatan tidak boleh lebih dari 10 persen," ujar Pintor.
Screening saham untuk penerbitan DES melewati dua tahap. Pertama, ujarnya, screening efek syariah dilakukan terhadap kegiatan usaha emiten, guna mengetahui apakah kegiatan usaha emiten ini bertentangan dengan prinsip syariah atau tidak. Kegiatan usaha yang dikategorikan efek syariah antara lain tidak melakukan kegiatan usaha di bidang perjudian, kegiatan perdagangan yang dilarang, jual beli risiko yang mengandung unsur ketidakpastian, memperdagangkan barang haram, transaksi yang mengandung unsur suap, dan jasa keuangan ribawi.
"Jika tidak melakukan kegiatan-kegiatan tersebut, maka emiten lulus seleksi tahap awal," ujar Pintor. Kedua, sambung Pintor, analisis rasio keuangan perusahaan. Dalam tahap ini emiten yang memiliki usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah diseleksi kembali total utang berbasis bunga/riba dibandingkan total asetnya yaitu tidak boleh melebihi 45 persen.
"Selain itu, total pendapatan non-halal dibandingkan dengan total pendapatan seluruhnya tidak boleh melebihi 10 persen. Apabila emiten memenuhi semua kriteria tersebut, maka sahamnya akan masuk dalam daftar efek syariah yang diterbitkan OJK," kata Pintor.
Lalu, sambung Pintor, pada saham syariah yang dikelola manajer investasi selain portofolio reksa dana harus sesuai dengan syariah juga terdapat mekanisme cleansing.Mekanisme cleansing diatur dalam POJK No. 33/POJK.04/2019 tentang Penerbitan dan Persyaratan Reksa Dana Syariah.
Beleid tersebut mengatur pemisahan dana non-halal melalui penjualan efek yang sudah tidak lagi syariah di dalam portofolio reksadana syariah. Apabila dalam waktu lebih dari 10 hari efek tersebut belum terjual, maka selisih harga penjualan tidak boleh diakui sebagai keuntungan berupa capital gain, melainkan harus dialokasikan menjadi dana sosial.
"Selain itu, mekanisme cleansing ini tidak hanya dilakukan atas dasar kedua kondisi di atas, tetapi juga pemisahan harta nonhalal dari adanya unsur bunga dalam penyimpanan rekening investasi syariah di bank kustodian dan pendapatan nonhalal lainnya," tegas Pintor.
