JAKARTA, GLOBALPLANET - 5 prioritas diplomasi Kemenlu hadapi diskriminasi minyak sawit yakni;
- Penguatan diplomasi ekonomi
- Diplomasi perlindungan
- Diplomasi kedaulatan dan kebangsaan
- Meningkatkan kontribusi dan kepemimpinan indonesia di kawasan dan dunia
- Penguatan infrastruktur diplomasi
“Untuk diplomasi ekonomi akan mencakup kapitalisasi pasar domestik, penguatan pasar tradisional dan terobosan pasar non-tradisional, penguatan perundingan perdagangan dan investasi, promosi terpadu perdagangan dan investasi serta mendorong outbond investasi, menjaga kepentingan strategis Indonesia, dan mendorong ekonomi 4.0. – termasuk menangani diskriminasi terhadap kelapa sawit,” kata Koordinator Fungsi Pertanian dan Pengembangan Komoditas, Direktorat Perdagangan, Komoditas, dan Kekayaan Intelektual, Ditjen Kerja Sama Multilateral, Kementerian Luar Negeri RI, Novi Dwi Ratnasari.
Langkah lainnya melakukan peningkatan promosi dan marketing intelligence, serta menjaga daya saing, peningkatan keberterimaan ISPO di pasar global dan mengatasi hambatan perdagangan di negara akreditasi. Optimalisasi keanggotaan Indonesia dalam berbagai organisasi internasional semisal. Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC), FAO, WTO, dan ASEAN.
“Meningkatkan sinergi dengan Kementerian atau Lembaga dan pemangku kepentingan guna memperoleh data terkini guna mendukung promosi capaian Indonesia dalam mewujudkan kelapa sawit berkelanjutan,” katanya dikutip dari laman InfoSAWIT.
Hal lain yang juga dilakukan dengan memperjuangkan perlakukan yang setara dan non-diskriminatif untuk seluruh jenis minyak nabati - hindari penggunaan standar sustainability secara sepihak dan menekankan dukungan terhadap petani skala kecil uhntuk memenuhi standar sustainability.
“Harus mengutamakan nexus sustainability minyak nabati dan upaya pencapaian SDGs, sesuai kajian mengenai perbandingan pencapaian Agenda SDGs 2030 oleh empat minyak nabati, yakni kelapa sawit, rapeseed, soybean, dan bunga matahari,” pungkasnya.
