JAKARTA , GLOBALPLANET - Kepengurusan GAPKI (Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia) periode 2023-2028 telah terbentuk. Dalam waktu dekat akan dikukuhkan di Istana Wakil Presiden RI.
Tim formatur GAPKI diketuai Eddy Martono ini beranggotakan Susanto Yang, Mona Surya, Hadi Sugeng, dan Dwi Dharmawan, telah menuntaskan tugasnya membentuk kepengurusa. Periode 2023-2028.
Eddy Martono, Ketua Umum GAPKI mengatakan jumlah pengurus di periode ini hanya bertambah empat orang.
”Periode sebelumnya, jumlah pengurus GAPKI sebanyak 75 orang. Untuk periode 2023-2028 bertambah menjadi 79 orang yang mengisi 16 bidang,” ujar Eddy dikutip dari laman sawitindonesia.com.
Berdasarkan informasi yang diperoleh redaksi, pengukuhan kepengurusan GAPKI periode 2023-2028 akan berlangsung di Istana Wapres RI pada Rabu (12 April 2023). Direncanakan Syahrul Yasin Limpo, Menteri Pertanian RI hadir dalam kegiatan ini.
Eddy menjelaskan bahwa GAPKI akan membentuk bidang percepatan PSR dalam kepengurusan ini.”Harapan kami dengan adanya bidang ini, program percepatan PSR bisa berjalan dengan baik. Kemudian dapat memenuhi harapan kami maupun pemerintah dalam meningkatkan produktivitas dan produksi sawit,” ujarnya.
Menurut Eddy, pemerintah memberikan perhatian besar dalam pelaksanaan PSR. Indikatornya terlihat dalam pidato Wapres RI, KH. Maruf Amin dan Menko Bidang Perekonomian RI, Airlangga Hartarto. Begitupula saat bertemu Menko Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan.
Dalam pembukaan Munas GAPKI XI, KH. Maruf Amin, Wapres RI berpesan untuk memperkuat jalur kemitraan antara petani dengan perusahaan besar, termasuk pada program Peremajaan Sawit Rakyat.
Prinsip kemitraan yang didasari asas manfaat, berkelanjutan, dan saling menguntungkan harus terus dipromosikan.“Kita tidak ingin produktivitas perkebunan saja yang meningkat, tetapi juga pendapatan dan kesejahteraan petani sawit rakyat,” kata Wapres mengingatkan.
Topik PSR juga disampaikan Airlangga Hartarto, Menko Bidang Perekonomian RI. Ia berpesan bahwa implementasi peremajaan sawit rakyat yang dirancang guna meningkatkan kesejahteraan pekebun sawit, baik plasma maupun swadaya telah mendapat dukungan dan menjadi komitmen pemerintah sejak 2015.
“Persoalan PSR juga disampaikan Menko Luhut Panjaitan dalam pertemuan dengan GAPKI. “Kami telah melakukan audiensi ke Pak Menko Luhut. Pesan beliau melalui percepatan program PSR ini maka target pemerintah di 2045 mendatang Indonesia bisa memproduksi CPO sebesar 100 juta ton,” cerita Eddy.
Dalam kepengurusan sekarang, adapula bidang baru bernama hubungan antar lembaga. Eddy mengatakan pengurus di bidang ini akan membangun hubungan dengan lembaga pemerintah terutama ketika akan menerapkan kebijakan maupun regulasi baru yang terkait industri sawit. Disinilah, GAPKI akan berperan untuk menjadi mitra dialog sebelum kebijakan dan regulasi baru diketok palu.
Terobosan lainnya adalah kehadiran Dewan Pakar GAPKI. Sebelumnya, baru ada Dewan Pembina dan Dewan Pengawas.”Di dalam dewan pakar inilah, GAPKI akan diperkuat keahlian pakar dan akademisi yang kompeten di bidangnya masing-masing. Kita berharap kehadiran Dewan Pakar akan membantu dan memberikan saran saat ada permasalahan tertentu,” ungkapnya.
