SUMUT, GLOBALPLANET - Hal itu itu diungkapkan oleh Gubsu dalam acara peluncuran aksi pencegahan korupsi strategi nasional pemberantasan korupsi (Stranas PK) 2021-2022 bertema "Cegah Korupsi Dari Hulu ke Hilir", Selasa (13/4/2021). Kegiatan itu disiarkan melalu kanal YouTube KPK.
Sebagai informasi, Tim Stranas PK sendiri terdiri dari lima institusi yakni KPK, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian PAN & RB, dan Kantor Staf Presiden. Acara itu dihadiri oleh Ketua KPK Firli Bahuri, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, serta diikuti secara daring oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Tjahjo Kumolo.
Dalam kesempatan itu Gubsu melaporkan pencapaian target Stranas PK Provinsi Sumut tahun 2021. "Kami sudah memisahkan Biro Pengadaan Barang dan Jasa. Anggota Pokja pengadaan saat ini sudah dikoreksi dari apa yang kita lakukan selama ini. Dan sudah fungsional dengan pembiayaan khusus, dengan tunjangan khusus," ujar Gubsu.
Selain itu, pihaknya juga sudah melaksanakan penggunaan aplikasi pengadaan untuk belanja langsung hingga tersedianya e-katalog. "Jadi setiap saat kami mohon arahan dan kami mohon pantauan. Yang terakhir pembuatan e-katalog lokal khusus di Provinsi Sumatera Utara. Kami sudah berupaya sedapat mungkin untuk juga di 33 Kabupaten dan Kota," kata Edy.
Ia memohon dukungan dan dipantau terus dalamupaya pencegahan korupsi di Pemprovsu. "Kami mohon dipantau terus, jangan hanya kami dihardik, tetapi kami mohon diberikan petunjuk sehingga kami lepas dari kegiatan-kegiatan yang negatif selama ini terjadi di Sumatera Utara," tegas Gubsu.a (13/4/2021)
