JAKARTA, GLOBALPLANET - Mendagri Tito Karnavian meminta semua kepala daerah menyiapkan rencana kontigensi bila terjadi keadaan darurat, misalnya banjir. Sehingga pemerintah bisa memiliki rencana yang sistematis untuk pencegahan, penanggulangan pada saat terjadi banjir, evakuasi, menyelamatkan korban dan lain-lain, termasuk penanggulangan pasca banjir.
"Posko monitor cuaca dari BMKG kita bisa update dengan mudah,” ujarnya usai mengikuti rapat internal yang dipimpin Presiden Jokowi, di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat (3/1) sore.
Selain itu, lanjut Mendagri, juga penting untuk menilai apakah daerah tersebut masing-masing kalau terdampak banjir yang cukup luas ditetapkan status tanggap darurat. Karena status tanggap darurat ini sangat penting dalam kaitan pembiayaan.
“Dari pusat akan membantu bila ada status tanggap darurat itu. Kemudian dari pemerintah daerah juga bisa menggunakan anggaran BTT, Belanja Tidak Terduga yang memang sudah dianggarkan oleh pemerintah daerah masing-masing. Dan juga bisa mengeluarkan dari dana Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran atau Silpa,” katanya dikutip laman Setkab.
Ia menyampaikan, ada beberapa daerah yang Silpanya cukup tinggi atau cukup signifikan. Dari pengalaman di wilayah, 3 wilayah, Jawa Barat, DKI dan Banten memang kanggaran untuk biaya Tidak Terduga di Jawa Barat dan Banten relatif kecil. Untuk itu, Mendagri Tito Karnavian mengaku sudah menyarankan kepada jajaran pusat untuk membantu. Namun dapat juga menggunakan Silpa tersebut, seperti Jawa Barat dan DKI yang Silpanya cukup besar. “Silpa ini dapat digunakan dalam keadaan status darurat. Dan ini bisa digunakan dengan cepat. Untuk membantu masyarakat yang terdampak,” tegas Tito.
