PALEMBANG, GLOBALPLANET - Upaya pengendalian laju inflasi di Sumsel terus dilakukan. High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) pun dilakukan sebagai langkah koordinasi dalam menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo.
Presiden RI Joko Widodo menginstruksikan agar setiap daerah di Indonesia melakukan upaya pengendalian inflasi yang saat meningkat secara global. "Ini tindaklanjut dari arahan presiden. Melalui rapat koordinasi ini, kita perkuat upaya dalam penangan laju inflasi tersebut," kata Mawardi, di sela High Level Meeting TPID di Ballroom Hotel Aryaduta Palembang, Senin (10/10).
Upaya penanganan laju inflasi tersebut lanjut Mawardi, harus sesegera mungkin dilakukan dan tepat sasaran. "Sebab, inflasi ini sangat berdampak pada masyarakat. Angka kemiskinan tentu akan meningkat akibat inflasi ini. Langkah yang harus dilakukan tentunya harus tepat sasaran," tegasnya.
Menurutnya, pemerintah pusat sendiri telah mengeluarkan instruksi pengendalian inflasi dapat dilakukan melalui penyerapan 2 persen Dana Transfer Umum (DTU) dan penyerapan Belanja Tak Terduga (BTT).
DTU dan BTT tersebut dapat dikucurkan untuk bantuan sosial kepada masyarakat yang terdampak inflasi akibat penyesuaian harga BBM dan lainnya. "Pemerintah pusat telah memberikan kita senjata untuk mengendalikan laju inflasi tersebut melalui DTU dan BTT. Jika dilakukan tepat sasaran, maka akan cukup efektif dalam menekan laju inflasi tersebut. Upaya ini harus dilakukan diberbagai sektor," paparnya.
Dia menyebut, upaya pengendalian laju inflasi juga harus dilakukan untuk sektor pangan. Sebab pangan sendiri merupakan salah satu sektor yang mempengaruhi inflasi. "Bupati dan Walikota harus turun menggelar operasi pasar. Harga pangan ini tidak boleh naik terlampau tinggi, khususnya beras. Apalagi Sumsel ini merupakan daerah swasembada beras," terangnya.
