PALEMBANG, GLOBALPLANET - "Setiap daerah memiliki persoalan yang berbeda-beda. Apalagi saat ini yang berkaitan dengan refocusing," ujar Herman Deru
di hadapan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI, di Palembang Selasa (16/3/2021). Pertemuan tersebut dilakukan dalam rangka penelaahan BAKN DPR RI terhadap LHP terkait Dana Alokasi Khusus (DAK).
Herman Deru berharap, melalui BAKN DPR RI, Sumsel menyampaikan kondisi dan usulan agar persoalan yang dihadapi diteruskan ke pemerintah pusat dan mendapatkan solusi. "RPJMD ini janji politik yang tertuang di dalam keputusan dan sudah disetujui DPRD sehingga memang harus dilakukan agar daerah ini terus maju. Sebab itulah, kita bisa menyampaikan hal itu ke BAKN DPR RI ini agar dapat diteruskan ke pemerintah pusat dengan harapan ada solusinya," katanya.
Ketua BAKN DPR RI Wahyu Sanjaya mengatakan, pertemuan dilakukan untuk mensinkronisasikan penyaluran DAK dengan hasil yang didapatkan. "Kita ingin ada transparansi antara pemerintah pusat dan daerah. Ini juga untuk mendorong agar kedepannya usulan yang diberikan pemerintah daerah dapat sinkron dengan hasilnya," ucapnya.
