Dari ketersediaan dana, lanjut Eddy, BPDPKS mampu menyediakan apabila nantinya komite pengarah menugaskan BPDPKS untuk mendanai subsidi minyak goreng. Namun sampai saat ini pihaknya belum mengetahui secara pasti jumlah dana yang diperlukan untuk subsidi minyak goreng tersebut.
“Apabila nanti BPDPKS ditugaskan untuk menutup biaya minyak goreng tersebut, dananya available. Untuk berapa jumlahnya, kepada siapa saja, itu masih dalam proses pembahasan secara teknis,” katanya.
Sebelumnya, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mengusulkan penggunaan dana hasil pungutan ekspor sawit yang dikelola oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) untuk menyubsidi harga minyak goreng. Usulan ini bertujuan mengendalikan harga minyak goreng yang terus merangkak naik dalam beberapa bulan terakhir.
